Browse By

Merasa Diintimidasi, Warga Wadul Dewan

Warga dari Kecamatan Lekok dan Nguling ditemui anggota DPRD, Senin (30/10).

BANGIL – Puluhan warga Lekok dan Nguling yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) mendatangi kantor dewan, Senin (30/10). Mereka mengadukan sikap oknum anggota TNI AL yang kerap mengintimidasi mereka.

Bukan hanya meminta untuk pindah. Oknum-oknum tersebut juga kerap menghadang kendaraan material bangunan yang hendak menuju kampung mereka. Akibatnya, rencana pembangunan rumah warga pun batal. Sebab, penghadangan itu juga diwarnai perilaku yang dianggap tak pantas. Yakni penyitaan dan harus menebus dengan sejumlah uang agar kendaraan bisa dikembalikan.

“Kami mengeluhkan penindasan dan desakan relokasi dari TNI AL. Hal itu menjadi keresahan bagi kami,” ungkap Eko Suryono, koordinator Fakta di hadapan anggota dewan.

Dalam kunjungan dewan, sedikitnya ada 10 perwakilan desa yang berada di Lekok dan Nguling. Ke 10 desa itu, salah satunya berasal dari Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling. Sementara sembilan lainnya, berasal dari desa-desa di Kecamatan Lekok. Diantaranya, Desa Alastlogo, Jatirejo, Pasinan, Wates, Tampung, Branang, Gejugjati, Balunganyar dan Semedusari.

Loading...

Menurut Eko, banyak penindasan yang dialami warga oleh oknum TNI AL. Warga yang hendak membeli bahan bangunan, tidak diizinkan masuk kampung. Bahkan bila ketahuan, terpaksa dihadang.

Bila sudah begitu, akibatnya berat. Karena, pihak TNI AL tak serta merta menyerahkan barang. Mereka menyita, dan bila ingin mengambil harus melakukan penebusan. Namun, penebusan tersebut hanya untuk kendaraan sementara untuk barangnya tidak dikembalikan.

Kekesalan senada juga disampaikan Ainul Rofik, tokoh masyarakat Jatirejo, Kwcamatan Lekok. Ia menceritakan, kalau secara mendadak ada oknum TNI AL yang akan merelokasi mereka dan tanah sengketa. Mereka hendak memindahkan ke tanah sengketa lainnya. Padahal, ganti ruginya tidak jelas.

“Kaml disuruh pindah, dari tanah sengketa. Tapi, pindahnya ke tanah sengketa lainnya. Ini bagaimana,” sambungnya.

Karena itulah, pihaknya berharap ada sikap dari legislatif dengan ketidaknyamanan tersebut. Pihaknya mengaku, ingin hidup tenang di bumi pertiwi ini. “Kami hanya ingin hidup tenang, sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak untuk hidup di bumi pertiwi ini,”  urainya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Udik Djanuantoro mengungkapkan, sudah menampung aspirasi warga 10 desa. Hanya saja, pihaknya tak bisa memberikan banyak keputusan. Sebab, kewenangan soal sengketa tanah tersebut merupakan ranah pusat.

Di sisi lain, Humas Komando Latih Marinir (Kolatmar) Grati, Kapten Rohman menyampaikan kalau persoalan tersebut sejatinya sudah dimediasi oleh pemkab beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang digelar di Pemkab itu, diambil keputusan kalau kendaraan barang tidak diperkenankan masuk.

Kecuali memang rumput untuk ternak. Namun dengan catatan, itu harus tertutup dan tidak sampai tercecer. Sementara untuk penyitaan dan penebusan yang dimaksud, pihaknya menilai hal itu tidak ada. (radar)