Browse By

Pemecatan Giri Prayogo Tunggu SK Dari Pusat

Pemecatan Giri Prayogo

PANGGUNGREJO – Proses pemerhentian eks kepala Dinsoskertrans, Giri Prayogo sebagai  aparatur sipil Negara (ASN) Kota Pasuruan terus bergulir. Pemkot  menyebut pemberhentian pejabat  eselon II tersebut masih menunggu surat keputusan (SK) dari pusat.

Kepala Badan Kepegawaian  Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Muhammad Fakih mengatakan Pemkot sudah mendapatkan  salinan putusan inkracht dari  pengadilan. Status kepegawaian Giri pun sudah dicabut, sehingga semua fasilitas untuknya juga sudah dihentikan.

Ia mengaku dalam salinan putusan itu, dinyatakan jika dakwaan primer untuk Giri dicabut karena tidak terbukti. Namun, ia me mastikan jika proses pemberhentiannya  sebagai ASN Pemkot Pasuruan tetap berjalan sebab, Giri terbukti dalam dakwaan sekunder.  Hanya saja, Fakih enggan menyebut dakwaannya.

“Memang untuk yang dakwaan primer pak  Giri tidak terbukti. Tapi, dalam  dakwaan sekunder, ia terbukti bersalah. Dakwaannya apa, maaf tidak bisa saya sampaikan,” katanya.

Loading...

Fakih memastikan Giri tidak mengajukan pensiun dini. Katanya,  meskipun Giri mengajukan pensiun, Giri tetap tidak akan mendapatkan uang pensiun sebab ia terbukti melakukan tindak pidana. Saat ini, pihaknya sudah menerima surat tembusan dari Gubernur.  Namun, pemecatan masih belum bisa dilakukan. Sebab saat ini, Pemkot masih menunggu SK pemberhentian Giri Prayogo  dari pemerintah pusat.

“Proses  pemberhentian pak Giri sebagai ASN Pemkot Pasuruan tinggal  menunggu SK dari pusat,” terang Fakih. Untuk diketahui, kasus yang menyandung Giori Prayogo  adalah perkara program padat  karya fiktif tahun 2014.

Ada tiga tersangka yang diselidiki dalam  perkara itu. Dalam sidang putusan  atas tiga terdakwa, majelis hakim membacakan vonis yang lebih  ringan dari tuntutan JPU. Eks Kepala Dinsosnakertras Kota Pasuruan, Giri Prayogo divonis 1 tahun; membayar denda Rp  50 juta subsider 3 bulan.

Sementara eks Sekretaris Dinsosnakertras Kota Pasuruan, Agus Kasbijanto divonis 1 tahun 3 bulan; membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. (radar)