Browse By

Rekening Sebelas Desa Diblokir

Ilustrasi

Terkendala Laporan Dana Desa

KRAKSAAN – Rekening bank sebelas pemerintah desa di Kabupaten Probolinggo, terpaksa diblokir. Sebab, mereka belum merampungkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama tahun ini.

Akibatnya, mereka  belum bisa mencairkan dana desa  tahap kedua. Tahun ini, Pemkab Probolinggo  sudah mencairkan dana desa tahap   pertama untuk 325 desa di Kabupaten Probolinggo. Pada pencairan  tahap kedua, ada sebelas desa   yang belum bisa mencairkannya. Sebab, laporan pertanggungjawaban  dana desa tahap pertama belum  rampung, bahkan belum sampai 75 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, jatah alokasi dana  desa tahun ini di Kabupaten  Probolinggo sekitar Rp 271,4 miliar.  Sekitar Rp 162,8 miliar atau 60  persen pencairan tahap pertama   sudah dilakukan.

Loading...

Sisanya 40 persen lagi atau sekitar Rp 108,5 miliar sudah bisa dicairkan. Syaratnya, laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama sudah mencapai 75 persen atau lebih.  “Alhamdulillah dana desa tahap  dua sudah bisa dicairkan,” ujarnya,  kemarin.

Heri mengatakan, sesuai aturan,  dana desa tahap kedua bisa dicairkan bila laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama  sudah mencapai minimal 75 persen atau lebih. Sejauh ini, masih  ada sebelas desa yang laporannya  belum mencapai minimal 75  persen.

Sehingga, untuk sementara nomor rekeningnya diblokir. Sebelas desa itu tersebar di 8 kecamatan. Meliputi, Kecamatan Sukapura, Sumber, Kuripan,  Sumber asih, Leces, Besuk, Kraksaan, dan Pakuniran. “Jika nanti administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban dana desa  tahap pertama sudah mencapai 75 persen, maka rekening desa  yang terblokir bisa diakses kembali dan menerima dana desa  tahap dua,” jelasnya.

Heri menjelaskan, laporan pertanggungjawaban dana desa tahun  ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya menggunakan excel, saat  ini harus memaksimalkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara   (OMSPAN).

Di sana, item-nya sudah jelas tinggal mengisi, mulai  dari kegiatan, volume, output,  anggaran, dan gambar. “Hanya saja, untuk gambar bisa upload jika malam hari. Karena banyaknya yang mengakses, sehingga lambat jika siang hari. Sesuai  peruntukkannya, dana desa ini  digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan sesuai Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,” ujarnya. (radar)