Browse By

12 Desa di Kabupaten Probolinggo Mulai Krisis Air Bersih

Sejumlah warga terpaksa mengambil air di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Mereka terpaksa mengambil air di sungai karena di desanya kesulitan air bersih.

KRAKSAAN – Memasuki musim  kemarau, sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo belum bisa  lepas dari krisis air bersih. Sejauh  ini, ada 12 desa yang mulai terdampak krisis air bersih. Mereka telah melayangkan surat ke badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, meminta dikirim air bersih.

Dari data yang dihimpun Jawa  Pos Radar Bromo, 12 desa itu ter- sebar di 8 kecamatan. Meliputi, Desa Sumberkramat dan Desa Sumberrejo, Kecamatan Tongas; Desa Tandonsentul, Kecamatan Lumbang;  Desa Tigasan Wetan dan Desa  Tigasan Kulon, Kecamatan Leces;  Desa Gununggeni dan Desa Klenang  Kidul, Kecamatan Banyuanyar; Desa  Sumberkare, Kecamatan Wonomerto;  Desa Bulujaran Kidul dan Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan; Desa Condong, Kecamatan Gading;  serta salah satu desa di Kecamatan  Kuripan.

Kemarin, sejumlah warga Desa  Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, tampak mengambil  air bersih di sejumlah titik sepanjang sungai Kecamatan Banyuanyar. Mereka terpaksa mengambil  air di sungai sebagai persediaan air di rumah, terutama untuk  keperluan dapur dan mandi.

“Mulai kekeringan. Di daerah Bulujaran Kidul, sudah sulit air  bersih. Jadi, saya ke sini (sungai)  ambil air untuk keperluan di rumah,” ujar salah satu warga Desa Bulujaran Kidul, Didik, 34,  Minggu (17/9) lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto membenarkan, memasuki pertengahan September, sejumlah desa mulai kekeringan air bersih. Tapi, tidak semua desa atau kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan,  mengalami kekeringan.

Loading...

“Sampai  sekarang ada sekitar 12 desa yang mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau,” katanya, kemarin.  Anung mengatakan, 12 desa yang kekeringan itu tidak menyeluruh di semua dusun. Kepastian desa itu kekeringan, diketahui dengan adanya surat pengajuan  pemerintah desa yang meminta  kiriman air.

Surat itu terkait kondisi terkini dan kebutuhan air bersih itu, juga diketaui camat masing-masing. Berdasarkan surat pengajuan itulah, pihaknya menyalurkan  ban tuan air bersih ke desa terdampak. “Sekarang dropping air bersih harus sesuai pengajuan  atau permohonan dari pemerintah desa. Dengan begitu, laporan dan pertanggungjawaban saat  ada pemeriksaan bisa dibuktikan  dengan tertulis,” jelasnya.

Anung mengatakan, tiga bulan  terakhir di Kabupaten Probolinggo,  tidak hujan. Dampak ke marau ini juga sudah mulai dirasakan sejak dua bulan lalu. “Kami memiliki 6 unit truk yang siap dropping air bersih. Setiap ada pengajuan, satu truk bisa dropping 2 kali air bersih,” ujarnya.

Di samping itu, Anung mengaku sudah mendata daerah berisiko  kekeringan. Salah satunya berdasarkan data yang disampaikan  oleh para camat. Dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo,  ada 33 desa di 13 kecamatan yang  berisiko kekeringan.

“Sejumlah  33 desa di 13 kecamatan itu,  termasuk daerah risiko kekeringan tinggi,” ujarnya. (radar)