Browse By

Pilkades Serentak Kabupaten Probolinggo Ditunda Tahun Depan

Ilustrasi

PROBOLINGGO – Polemik pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo akhirnya  menemui titik terang. Pilkades  serentak berencana digelar tahun depan. Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Heri S.

Menurutnya, saat ini Kementerian  Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan sinyal, keputusan pelaksanaan Pilkades dikembalikan pada daerah masing- masing. Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) belum mendapatkan  surat resmi petunjuk Kemendagri  tersebut.

“Alhamdulillah, pekan kemarin sudah ada kabar melalui info group WhatsApp, bahwa  pilkades diserahkan ke daerah. Tapi, salinan dari Kemendagri belum kami terima,” kata Heri  S kepada Jawa Pos Radar Bromo, kemarin.

Disebutkannya, sebelumnya pemerintah provinsi (pemprov)  telah mengumpulkan dan menginventarisasi daerah yang akan menggelar pilkades serentak  tahun ini. Pemprov pun melayangkan surat pengajukan penundaan pilkades serentak ke Kemendagri,  dengan alasan berbenturan  tahapan pilkada serentak.

Loading...

Nah, Kemendagri pun menurut Heri, saat ini menyerahkan terkait pelaksanaan pilkades itu ke daerah masing-masing. Dengan begitu,  sesuai dengan harapan awal,  Pemkab disebutkan Heri, lebih memilih menunda pilkades serentak akhir 2018 mendatang.

Alasannya, bila tetap digelar akhir tahun ini, bakal berbenturan  dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) yang digelar 27 Juni 2018 mendatang.  ”Kalau salinan petunjuk dari  Kemendagri kami terima, kami akan putuskan pilkades serentak ditunda akhir tahun depan. Itu, bila benar-benar pelaksanaan  pilkades diserahkan kembali ke daerah. Tapi, kemungkinan, info  di grup WhatsApp itu valid,” jelasnya.

Lalu, kapan pelaksanaan pilkades serentak itu? “Nanti kami akan hitung lagi kapan waktunya  dan anggarannya bagaimana? Tapi yang jelas, setelah pilkada selesai,” ujarnya.  Heri menjelaskan, saat ini di Kabupaten Probolinggo ada belasan desa yang mengalami  kekosongan jabatan kepala desa  (kades). Itu, lantaran sejumlah kades berakhir masa jabatannya  atau meninggal dunia.

“Saat ini jabatan kepala desa yang  kosong karena masa jabatan berakhir  atau meninggal, dijabat oleh Pj.  Sehingga, roda pemerintahan desa tetap berjalan dan tidak terhambat,”  terangnya. (radar)