Browse By

Dilarang, Tetap Layani Jeriken

Puluhan jeriken antre membeli BBM di SPBU di Pilang, kota Probolinggo, kemarin. Mereka antre mulai dini hari.

KADEMANGAN – Meski ada larangan menjual BBM jenis premium dan solar pada penjual eceran (jeriken), SPBU Pilang di Kota Probolinggo, tetap melayani pembelian dengan jeriken. Kemarin (8/9), puluhan pemilik jeriken bahkan rela antre mulai pukul 01.00 demi mendapat BBM.

Mereka mayoritas berasal dari wilayah pegunungan. Seperti Tiris, Lumbang, dan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Salah satunya Andriyanto, 67, warga  Leces, Kabupaten Probolinggo. Dia  sengaja datang ke SPBU Pilang karena tidak banyak SPBU yang mau melayani  pembelian BBM dengan jeriken.

Andriyanto sendiri datang dengan membawa 3 buah jeriken yang masing-  masing berukuran 35 liter. Selanjutnya,  BBM itu akan dia jual lagi. “Saya beli  bensin (premium, Red.) di sini untuk  saya jual eceran,” terangnya.  Ia mengaku baru beberapa kali  membeli bensin dengan jeriken di  Pilang. Sebelumnya, ia biasa membeli di SPBU Clarak, Kecamatan Leces.

Namun, kini SPBU Clarak menolak  melayani pembelian BBM dengan jeriken. Andriyanto sendiri mengaku paham dengan larangan dari Pertamina.  Namun, menurutnya, seharusnya larangan itu tidak diberlakukan pada semua pihak.

Loading...

“Kalau di desa kan jarang ada SPBU.  Kalaupun ada, jaraknya jauh. Kebayang  kalau SBPU sangat jauh dan pengendara kehabisan BBM di jalan desa atau  sekitar persawahan. Kan kasihan,”  tuturnya.  Selain itu, ada sejumlah kebutuhan BBM yang harus dibeli memakai jeriken. Seperti BBM untuk mesin bajak sawah, kapal, dan yang lain.

“Harusnya pemerintah lebih fleksibel. Toh, tidak mungkin ada yang jual eceran di dekat SPBU. Kalaupun ada, pasti pembeli lebih suka beli di SBPU,”  bebernya.  Sayangnya, pihak SPBU Pilang enggan berkomentar tentang pembelian BBM  dengan jeriken yang masih dilayani.

Sementara Kabid Perdagangan di  DKUPP Kota Probolinggo Sugeng Riyadi  menyebut, daerah kini tidak lagi menangani masalah BBM. Sebab, sejak Januari 2017, bidang energi menjadi wewenang provinsi. Karena itu, pihaknya kurang mengetahui tentang larangan Pertamina untuk  pembelian BBM dengan jeriken. Namun, pada 2016 menurutnya,  pernah ada larangan pembelian BBM  dengen jeriken.

Saat itu, pihaknya memberikan rekomendasi ke PT Pertamina untuk membuat pengecualian.  Yaitu, pembelian BBM dengen jeriken hanya boleh untuk UKM, mengingat UKM juga membutuhkan BBM untuk berproduksi.

“Kalau dulu, kami sifatnya memberikan rekomendasi. Untuk tahun ini, karena sudah tidak ada bidang yang menangani masalah itu, kami kurang tahu persis,” pungkasnya. (radar)