Browse By

Pemkot Probolinggo Segera Ajukan Keberatan ke Pusat soal Transportasi Online

Suasana audiensi antara sopir angkot dengan Wali Kota dan Kapolres Probolinggo Kota membahas soal ojek online.

MAYANGAN – Pemkot Probolinggo akan mengajukan keberatan atas beroperasinya transportasi online di Kota Probolinggo ke Kemenetrian Perhubungan.  Pengajuan keberatan juga akan disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika  tentang penggunaan aplikasi online untuk transportasi.

Hal ini diungkapkan Sumadi, kepala Dinas Perhubungan  (Dishub) Kota Probolinggo, kemarin (5/9). Menurutnya, rencana  itu menindaklanjuti penolakan  atas beroperasinya Gojek, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menolak Gojek. Salah satu langkah yang akan kita lakukan adalah bersama dengan Forkopimda mengajukan  penolakan ke Kementerian Perhubungan atas beroperasinya transportasi online. Juga penolakan ke Kementerian Komunikasi  dan Informatika tentang penggunaan aplikasi online untuk transportasi,” ungkapnya.

Salah satu dasar pengajuan keberatan itu, menurut Sumadi, adalah  putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017. Isinya, membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Tansportasi Online.

Loading...

“Adanya putusan MA ini memperkuat bahwa transportasi online tidak sesuai dengan aturan tentang transportasi. Jadi kami akan mengajukan keberatan dalam waktu dekat,” ujarnya.  Apalagi menurutnya, kendaraan roda dua bukan termasuk dalam  jenis transportasi umum.

Seandainya boleh beroperasi pun, harus ada izinnya. Sebagai informasi, munculnya  jasa ojek berbasis aplikasi yaitu Gojek  di kota, sempat menimbulkan polemik. Sopir angkutan Kota yang tergabung dalam ASAP (Asosiasi  Sopir Angkutan Probolinggo) protes keberadaan Gojek yang sempat beroperasi di kota. (radar)