Browse By

HM Buchori Ajukan Penangguhan Penahanan

Mantan Wali Kota Probolinggo, HM Buchori saat hendak dibawa ke Rutan Medaeng, Agustus 2016 silam

PROBOLINGGO – HM Buchori, terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2009, mengajukan penangguhan penahanan.  Pengajuan penangguhan penahanan itu dilakukan  Minggu (20/8) atau dua hari setelah ia ditahan di  Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Medaeng, Sidoarjo.  Pengajuan penangguhan penahanan itu dibenarkan oleh pengacaranya, SW Djando Gadohoka.

“Dua hari setelah Bapak (Buchori, Red) di tahan, kami mengajukan penangguhan ke MA (Mahkamah Agung, Red),” terangnya pada Jawa Pos Radar Bromo, kemarin (5/9). Djando–sapaan akrabnya– mengatakan, penangguhan penahanan itu diajukan bersamaan dengan kasasi.

“Kami ajukan kasasi. Berkas penangguhan, kami jadikan satu dengan berkas kasasi,” katanya. Hanya saja, hingga kemarin, pihaknya belum mendapat informasi apakah pengajuan penangguhan penahanan itu dikabulkan atau tidak. Lebih lanjut, Djando mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan itu dilakukan karena pertimbangan kondisi kesehatan kliennya.

“Kondisi bapak seperti  kurang sehat. Maka, kami ajukan penangguhan,” jelasnya.  Selain alasan kesehatan, penangguhan penahanan itu dilayangkan juga atas pertimbangan  fakta persidangan. Djando beralasan, kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Loading...

“Dari fakta persidangan, kami yakin Bapak tidak bersalah. Dengan pertimbangan itu juga, kami ajukan penangguhan penahanan,” jelasnya, kemudian. Sementara itu, Kasi Pidsus Herika Ibra Machderi mengaku belum mengetahui adanya pengajuan penangguhan penahanan oleh Buchori tersebut.

“Untuk  kasus Buchori belum ada perkembangan. Terkait dengan penangguhan itu, kami belum tahu,” jawabnya singkat. Diberitakan koran ini sebelumnya, mantan wali kota Probolinggo dua periode, Buchori ditahan di  Rumah Tahanan (Rutan) Klas I   Medaeng.

Penahanan itu mengikuti putusan banding Nomor 34/ Pid.Sus.TPK/2017/PT.Sby,   tertanggal 13 Juni lalu. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguat kan putusan  Pengadilan Tipikor Surabaya.  Yaitu, menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama  2 tahun.

Selain itu, Buchori juga dikenai denda Rp 200 juta. Jika tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan penjara selama  3 bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya,  JPU menuntut mantan wali kota   dua periode itu dengan hukuman 5 tahun penjara plus denda  sebesar Rp 300 juta, subsider 6   bulan kurungan.

Dalam vonis pengadilan, Buchori terbukti bersalah secara  sah dan meyakinkan melakukan  tindak pidana korupsi sebagaimana pasal dakwaan subsider. Yakni, pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 20/2001 sebagaimana perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota  Probolinggo langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  Kasasi diajukan karena JPU menilai  putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang menguatkan  vonis Pengadilan Tipikor, jauh di bawah tuntutan. (radar)