Browse By

Hakim Tipikor Periksa Proyek

Hakim Pengadilan Tipikor memeriksa bronjong di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, kemarin.

Terjadi Perbedaan Data Jumlah Trap pada Bronjong

WONOASIH – Bambang Sulogo (BS) terdakwa kasus dugaan korupsi dana pasca bencana 2012, menghadirkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke lokasi proyek yang dikerjakannya lima tahun silam, kemarin (5/9).

Dihadirkannya hakim Tipikor ke lokasi karena ada perbedaan data antara proyek yang dikerjakannya, dengan hasil penelitian saksi ahli yang dihadirkan dalam  sidang. Permintaan itu dikabulkan  majelis hakim. Ketua Majelis  Hakim Tipikor Surabaya Wiwin Arodawanti bersama hakim  anggota Kusdarwanto dan Agus   Yunianto, datang ke lokasi sekitar pukul 09.00.

Selain hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Koeshartanto serta terdakwa BS juga hadir. BS kemarin didampingi  Novan Agus Priyanto, pengacaranya.  Dalam tinjau lokasi tersebut, Novan mewakili BS menunjukkan  adanya perbedaan data antara  yang dipaparkan saksi ahli dengan kondisi di lapangan.

Loading...

“Saya tanya  klien, ia yakin bahwa yang ia kerjakan 100 persen sama seperti  gambar. Ada 15 trap bronjong dengan panjang 25 meter. Setiap  trap lebar dan tingginya 50 sentimeter,” terangnya. Penjelasan itu untuk mematahkan penilaian saksi ahli, dimana saat persidangan disampaikan hanya ada 12 trap. Dari luar, bronjong itu hanya 12 trap.  Namun, Novan lantas meminta agar bagian dasar bronjong itu digali.

Penggalian dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR). Setelah digali ternyata memang ada 15 trap sesuai dengan keterangan BS maupun kuasa hukumnya. “Klien kami menyelesaikan proyeknya 100 persen. Dan, itu   semua sudah ada legalitas tanda tangannya. Baik saat pengerjaan masih 50 persen, sampai 100  persen,” ujar Novan.

Ia menilai, wajar jika bronjong tersebut ber beda dengan kondisi saat selesai digarap. Sebab, umurnya bronjong  sudah 5 tahun. Karena itu, ia meminta Kejaksaan  Negeri (Kejari) Kota Probolinggo  objektif dalam mengusut kasus. Jika memang proyek kliennya di anggap tidak sesuai bestek, harusnya penyelidikan dilakukan pada saat fase pemeliharaan. Jika terlalu lama, maka fisik proyek sudah berubah.

“Jangan sampai sudah berjalan 13 tahun, baru diperkarakan.  Padahal, dulu sudah lengkap, tapi karena proyeknya sudah lama, maka kondisinya hancur,”  bebernya. Selain itu, Novan mengaku ada kejanggalan dalam kasus yang menimpa kliennya.

“Konsultan pengawas, tidak diusut. Padahal, dia mengetahui pengerjaan ini,” katanya. Sementara itu, ketiga hakim   majelis tipikor surabaya enggan  untuk berkomentar. “Ini masih proses, langsung saja ke JPU atau Humas Pengadilan Tipikor,” terang  Wiwin Arodawanti.

Sementara itu, JPU Koeshartanto mengakui perbedaan data tersebut. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim terkait kasus tersebut.  “Untuk tindak lanjutnya, kita serahkan pada hakim. Karena prosesnya masih berjalan,” jelasnya.

Ketiga majelis hakim sendiri  juga irit bicara. “Ini, masih proses. Langsung saja ke JPU atau humas Pengadilan Tipikor,” terang  Wiwin Arodawanti.  Diberitakan koran ini sebelumnya, penyidik Kejari Kota Probolinggo menetapkan BS sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan pasca- bencana tahun 2012.

Sejak 9  Maret silam, BS yang merupakan Direktur CV Tulus Abadi ini ditahan dan dititipkan di Lapas   Klas IIB Probolingo. Dugaan korupsi itu bermula dari dana bantuan pascabencana  dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 10,1 miliar.

BS merupakan pemenang tender proyek normalisasi sungai Kedunggaleng Wonoasih dengan nilai anggaran  Rp 967.943.000. Pengerjaan  proyek normalisasi diduga kuat tidak sesuai dengan bestek dan RAB. Bahkan, hasil audit,  kerugian negara mencapai sekitar  Rp 113 juta.

BS dikenai pasal 2, 3, 7 (1) huruf a juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP  UU nomor 31/1999 yang diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi. Tidak hanya BS,  dalam kasus tersebut Kejari juga menetapkan Nasar Syarifuddin,  pejabat di BPBD setempat sebagai tersangka. (radar)