Browse By

Syarat Wisata Syariah Tuai Kontroversi

Snorkeling

Tiga Pengelola Snorkeling Keberatan

SUMBERASIH- Rencana penerapan wisata syariah di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, mulai  menuai kontroversi. Tiga dari dua belas operator  wisata snorkeling, tidak setuju dengan konsep wisata syariah.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan  Kebudayaan (Dispora Parbud) Kabupaten  Probolinggo, kemarin. Dalam pertemuan yang  dimulai pukul 09.00 WIB, itu hadir tiga pengelola  snorkeling yang didampingi sejumlah warga.

Salah satu pengelola snorkeling, Nur Jailani  mengatakan, wacana wisata syariah tidak akan sesuai di lapangan. Cara mempraktikkannya  juga akan sangat sulit dan tidak logis. Salah satunya  terkait penutupan wisata snorkeling pada pukul  17.15 WIB.

Loading...

“Dalam praktiknya, kedatangan dan kepulangan pengunjung kondisional. Misalnya, kadang ada yang datang pukul 3 sore, padahal waktu bersnorkeling butuh waktu 2 jam. Ini  belum bilas dan makannya, kan juga butuh waktu,”  ujar Nur Jailani, kemarin.

Hal senada diungkapkan pengelola lainnya, Abdurrohman. Menurutnya, ada poin yang masih  memerlukan penjelasan lebih detail terkait konsep wisata syariah itu. Salah satunya tentang pelaksanaan wisata snorkeling yang dimulai pukul 06.00 WIB.  Sedangkan, wisatawan ada yang berangkat sebelum  pukul 06.00 WIB karena masih ingin menikmati matahari terbit.

Ada juga larangan wisatawan camping atau bermalam di Pulau Gili. Padahal, untuk menyambut  mentari pagi, pastinya wisatawan akan bermalam. “Dampak negatifnya apa. Jika memang ada, kami siap memperbaiki. Kita bukan menolak, hanya saja ingin menanyakan penjelasanya secara detail,”  ujarnya.

Pertemuan di kantor Dispora Parbud, ini  merupakan lanjutan dari pertemuan pertama  di Balai Desa Gili Ketapang, Rabu (23/8) lalu. Dari pertemuan itu, ada 9 poin disepakati agar wisata snorkeling kembali beroperasi. Salah satunya pemberlakukan wisata syariah.

Kepala Dispora Parbud Kabupaten Probolinggo  M. Sidik Widjanarko mengatakan, dalam pertemuan  itu pihaknya hanya memfasilitasi. Sedangkan, 9  poin syarat wisata itu merupakan kesepakatan  dari warga sekitar. “Salah satu cara untuk memperoleh perizinan jika para pengelola menjalankan 9 poin kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya,” jelasnya.

Sidik mengatakan, penolakan wisata syariah hanya akan menghambat keluarnya izin operasional snorkeling. Sehingga, dapat mematikan potensi wisata selam dangkal di Pulau Gili. “Kan sudah ada kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau ingin snorkeling beroperasi kembali harus ada izin dulu,” ujarnya. (radar)