Browse By

Kawan Dipecat, Ratusan Buruh PT Sun Hyung Indonesia Berdemo

Aksi buruh PT Sun Hyung Indonesia di depan kantor Disnaker Kabupaten Pasuruan di Jalan Ir Juanda, kemarin (28/8).

PASURUAN – Ratusan buruh yang bekerja di PT Sun Hyung  Indonesia, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, melurug kantor Dinas  Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, siang kemarin(28/8).  Aksi buruh yang tergabung dalam  FSP (Federasi Serikat Pekerja) Kahutindo itu sebagai bentuk  solidaritas atas 25 kawannya yang  telah di-PHK.

Mereka menuding, ada ketidaksehatan dalam manajemen personalia perusahaan. Oleh karenanya, mereka meminta  Pemkab Pasuruan agar dapat turun tangan.  Salah seorang buruh yang di-  PHK itu ialah M Imron.

Kepada koran ini, ia mengungkapkan harapannya agar dapat kembali  bekerja di perusahaan sepatu  itu. Menurut dia, pemutusan  kontrak yang dilakukan per tanggal 31 Juli lalu itu, dinilai tak adil.  Pasalnya, selama ini ia telah  menjadikan profesinya itu sebagai  sumber nafkah keluarga.

“Masa kontraknya memang enam bulan sekali. Nah, tepat  tanggal 31 itu, lantas tak di  perpanjang. Juga tidak ada surat teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan begitu,   secara otomatis kami sudah bukan karyawan,” terangnya.

Loading...

Imron juga menyebut, kebijakan yang tak biasa itu setelah adanya pergantian manajer personalia beberapa  waktu terakhir. Ia bahkan mengaku, kawan-kawannya yang turun dalam aksi solidaritas itu mendapat ancaman  turut di-PHK.

“Kami mendengar informasi,  kalau ada buruh lain yang ikut  demo sekarang juga akan di-PHK.   Masa kami tidak boleh berserikat, itu kan hak buruh,” tegas Imron.  Hal senada juga diutarakan Mujayada, seorang buruh yang juga dikenakan PHK. Ia tercatat sebagai karyawan lama dengan  masa kerja 9 tahun. Namun, selama  itu pula dirinya masih berstatus kontrak. Ia pun mempertanyakan kebijakan perusahaan dalam soal   gaji dan status karyawan.

“Di pabrik lain sudah UMK,  kami masih 2,5 juta. Juga tidak  diikutsertakan peserta BPJS. Tapi,  selama ini kami tidak mempemasalahkan itu. Yang penting kami  masih mempunyai pekerjaan. Lha, sekarang malah di-PHK,  jelas kami tak terima,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan mengatakan  bahwa pihaknya telah menerima  laporan terkait 25 buruh yang di-PHK itu. Dalam kurun waktu  kurang dari sebulan terakhir,  pihaknya juga telah melakukan dialog dengan pihak perusahaan.  Upaya itu masih belum membuahkan hasil.

 “Kami telah melakukan beberapa  kali pertemuan dengan pihak   perusahaan terkait dengan ini.  Dalam tiga kali pertemuan, terakhir Sabtu (26/8) lalu, tapi memang belum ada solusi. Dalam hal ini,  perusahan masih alot,” tuturnya.

Lebih lanjut, Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan ke Pemprov Jatim. Itu, dilakukan  agar tim pengawas Disnaker  Provinsi Jatim turun langsung ke perusahaan tersebut.

“Hari ini kami sudah mengirimkan surat agar tim pengawas  bisa turun untuk meninjau mekanisme kontrak kerja dan sebagainya. Dengan demikian, kami berharap para buruh yang  di-PHK bisa menemukan alternatif   solusi yang terbaik. Selanjutnya,  kalau masih alot, perselisihan ini bisa didaftarkan ke PHI,” pungkasnya. (radar)