Browse By

Dari Tunjangan Saja, Wakil Rakyat Bisa Buat Kredit Mobil

ILUSTRASI

ROBOLINGGO – Diberlakukannya PP Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, membuat pendapatan wakil rakyat bertambah. Pasalnya, setiap bulan mereka akan mendapat tunjangan transportasi.

Besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD di masing-masing daerah berbeda. Karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  DPRD Kota Probolinggo misalnya, sumber internal koran ini menyebut, untuk besaran sewa kendaraan yang jadi ukuran adalah Toyota Innova.

Di Kota Probolinggo, sewa Innova bisa mencapai Rp 350 ribu. Dengan asumsi  satu bulan ada 30 hari, hari efektif Senin sampai Jumat saja, maka hari efektif tinggal 22 hari. “Tunjangan transportasi itu sehari hitungannya setara sewa   mobil Innova. Jadi, tinggal kalikan saja tunjangan yang diterima satu bulan. Tapi, yang dihitung  hari kerja,” terangnya.

Dengan begitu, pendapatan anggota DPRD Kota Probolinggo bisa mencapai Rp 7,7 juta. Diketahui, tunjangan itu sudah mulai diterima anggota DPRD sejak bulan ini. Karena itu, seluruh mobdin DPRD kecuali mobil pimpinan, sudah ditarik.

Loading...

Selama  ini, selain pimpinan DPRD yang  mendapat jatah mobdin adalah 3 mobil di masing-masing komisi, satu mobil di Badan Kehormatan  (BK), dan satu mobil di Badan  Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapem Perda).   Nah, lucunya, ada salah satu  mobdin tersebut yang belum di kembalikan.

“Tapi, sayangnya masih ada salah satu pimpinan AKD yang enggan untuk mengembalikan kendaraan tersebut. Sementara, tunjangan transportasi telah diterima sejak bulan Agustus ini. Ini, sama dengan dobel anggaran kan?” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan membenarkan kebijakan baru tersebut. “Semua kendaraan dinas DPRD selain yang digunakan pimpinan DPRD, ditarik kembali ke Bagian  Aset. Kendaraan tersebut akan  di gunakan seperti apa, itu tergantung pemkot,” terangnya.

Mengenai aturan perhitungan  tunjangan transportasi tersebut, Muchlas mengaku tidak tahu pasti. “Kalau perhitungan detail tentang  tunjangan transportasi ini saya tidak tahu pasti. Namun, sudah dicantumkan dalam perda yang  kemarin dibahas,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai adanya pimpinan AKD yang belum mengembalikan mobil dinas, Muchlas membantah. “Sudah dikembalikan. Tapi, kalau mobil dinas dipakai komisi untuk sidak, saya belum tahu. Belum dilapori,” jelasnya.

Sementara itu, Wawan Soegyantoro, sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), membenarkan  tambahan tunjangan untuk anggota DPRD tersebut. Karena itu, mobdin DPRD selain milik pimpinan ditarik pemkot. “Sebagaigantinya, anggota DPRD diberi tunjangan transportasi,” ujarnya.

Ketika ditanya besarannya, Wawan mengaku tidak mengetahuinya. Sedangkan, mengenai nasib kendaraan dinas yang  ditarik, ia menyebut jika kendaraan ini akan dilelang. Kebijakan yang sama juga di berlakukan Pemkab Pasuruan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, pengembalian mobil operasional yang selama ini digunakan sebagian besar anggota legislatif, harus di kembalikan. Hal ini menjadi konsekuensi seiring kebijakan pemberian tunjangan transportasi tersebut.

“Nah, pemkab sendiri memilih  opsi untuk memberikan tunjangan. Sebab, untuk belanja mobil baru yang sesuai dengan ketentuan PP, pemkab tidak mampu,”  jelas Dion-sapaan akrabnya–saat ditemui di kantornya beberapa  waktu lalu.

“Kami akan segera melayangkan surat. Intinya, meminta teman-teman dewan untuk segera mengembalikan mobil yang dipinjam  pakai tersebut,” tukasnya.  Dikatakan Dion, jumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sebanyak 50 orang. Dari jumlah itu, 46 di  antaranya menggunakan  mobil pinjam pakai. Karena hanya pimpinan dewan yang menggunakan mobil dinas jabatan.

Puluhan mobil tersebut, beragam. Ada Toyota Avanza, Toyota Rush, hingga Toyota Innova. “Jika  mengacu pada PP, semua anggota dewan idealnya paling tidak setara Innova,” urainya. (radar)