Browse By

Gagal Tertibkan Aset, PT KAI akan Tempuh Jalur Hukum

Penertiban aset oleh PT KAI, Sabtu (19/8) lalu yang gagal

MAYANGAN – Upaya PT KAI  menertibkan aset yang diklaim miliknya di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, kembali gagal.  Kemarin, petugas harus kembali  berhadapan dengan LSM yang mengaku mendapat kuasa dari  A.M. Wenny, 47. Sedangkan, Wenny  merupakan warga yang mengaku  pemilih lahan “bermasalah” ini.

Sebelumnya, Sabtu (19/8) lalu, penertiban aset bernomor 239 milik PT KAI Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, itu juga gagal. Bahkan,  saat itu sempat terjadi cekcok antara LSM dengan petugas. Sehingga, penertiban lahan seluas 510 meter  persegi dengan luas bangunan 66 meter persegi itu tertunda.

Kemarin, juga gagal. Padahal, pekan lalu antara Wenny dengan pihak PT KAI sudah membuat surat kesepakatan. Isinya, berupa kesepakatan jika petertiban itu bisa dilakukan kemarin. Tapi, ternyata tak berhasil. Karenanya,  PT KAI mengaku akan memprosesnya secara hukum.

Wenny mengatakan, surat kesepakan itu disebutkan akan  di lakukan penertiban sendiri. Sehingga, pihaknya melakukan penertiban. Seperti, rombong  yang rusak dibersihkan. Termasuk, barang-barang lain yang tidak berguna juga sudah ditertibkan.

Loading...

“Sudah saya tertibkan. Pagar yang tidak benar sudah saya rapikan. Rombong yang rusak saya keluarkan. Di sana kan tidak ada kata pemagaran,” ujarnya. Menurut Wenny, lahannya ini  masih dalam masa sengketa sesuai pengajuannya ke PTUN dan  sejauh ini belum inkracht. Karenanya, pihaknya tak mau “di usir” dari lahannya ini. Katanya, jika   proses hukum itu sudah inkracht, pihaknya akan keluar sendiri.  

Sedangkan, Louis Hariona sekretaris LSM yang membantu Wenny mengatakan, kesepakatan  yang diambil ternayata keluar dari  proses hukum. Sehingga, kesepakatan itu tak berlaku lagi.  “Dalam konteks ini kesepakan itu menyimpang dari proses hukum. Karena prosesnya masih berj lan.  PTUN Surabaya mengatakan, rumah nomor 25 di Jalan Suroyo tidak bisa dilakukan ekskusi sebelum  ada ketetapan hukum tetap. Itu  saja perintahnya,” ujarnya. 

Sedangkan, Humas PT KAI Daop 9 Lukman mengatakan, aset dan sertifikatnya sudah jelas. Namun, karena tak menepati janji dengan  adanya surat yang telah ditulis  dan ditandatangai berasama pekan lalu, pihaknya akan memprosesnya secara hukum.  

“Jika demikian, mereka melanggar hukum dengan cara menempati tanah yang bukan haknya. Karena itu, kami juga akan  proses secara hukum,” ujarnya. Lukman mengaku, pihaknya akan melaporkan pada pihak berwajib dengan tuntutan menempati tanah yang bukan haknya. (radar)