Browse By

Dua Eks Kades Divonis 4 Tahun

Slamet (dua dari kanan) dan Asman (kiri) saat meninggalkan Pengadilan Tipikor

Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan

KRAKSAAN – Deretan mantan kepala desa (kades) yang divonis bersalah melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Probolinggo, semakin panjang. Kamis lalu (24/8), majelis
hakim Pengadilan Tipikor Jatim memvonis  dua mantan kades terbukti bersalah melakukan tindak korupsi.

Dua mantan kades yang di maksud adalah terdakwa Slamet Basuki, mantan kades Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar dan Asman, mantan kades Sumbersecang, Kecamatan Gading. Keduanya, sama-sama divonis 4 tahun penjara.

Mereka juga sama-sama didenda Rp 200  juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Hanya saja, uang pengganti  yang harus dibayar kedua terdakwa berbeda. Terdakwa Slamet Basuki dikenakan uang pengganti Rp 83.288.469. Jika dalam waktu satu bulan tidak membayar uang pengganti itu, maka  diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Loading...

Begitu juga dengan terdakwa Asman. Ia wajib membayar uang pengganti  Rp 133.559.355 atau diganti hukuman penjara 6 bulan.  Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo  Novan mengatakan, putusan majelis hakim memang lebih  rendah dibanding tuntutan  penuntut umum.

Dimana pada sidang sebelumnya, terdakwa Slamet dituntut dengan hukuman 4 tahun dan terdakwa Asman dituntut dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.  Novan menjelaskan, JPU menuntut Slamet membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan terdakwa Asman, denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Kalau putusan uang pengganti  nilainya sama dengan tuntutan.  Hanya saja, pengganti hukuman  pidana jika tidak dapat membayarnya berbeda. Tuntutan terdakwa Slamet, uang pengganti Rp 83 juta atau diganti hukuman  penjara 1 tahun. Kalau terdakwa Asman, uang pengganti Rp 133  juta, jika tidak diganti hukuman  penjara 2 tahun,” terangnya.

Atas putusan majelis hakim  itu, kedua terdakwa sama-sama  menyatakan pikir-pikir. Begitu  juga dengan JPU, juga menyatakan pikir-pikir. Sehingga, ada  waktu 7 hari untuk menyatakan  sikap menerima putusan atau mengajukan banding.

 “Pasal yang terbukti, dakwaan  primer pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat  (2), ayat (3) UU Nomor 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65  ayat (1) KUHP,” terangnya.

Sementara itu, Yuliana selaku  penasihat hukum (PH) kedua terdakwa, belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi via telepon, Yuliana sempat mengangkat telepon koran ini, namun mengaku sibuk. Setelah itu, tak ada lagi  respons dari Yuliana atas permin taan konfirmasi dari koran ini.

Diketahui sebelumnya, ADD Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, yang diduga disalahgunakan terjadi kurun waktu 2010, 2011, dan 2012. Dengan nilai  anggaran ADD selama tiga tahun mencapai Rp 210 juta. Sedangkan, dugaan korupsi ADD Sumbersecang, Kecamatan Gading, terjadi pada tahun 2009 sampai 2014 lalu. (radar)