Browse By

Disbudpar Minta Operator Snorkeling Gili Ketapang Terapkan Wisata Syariah

Sejumlah wisatawan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Gili Ketapang, beberapa waktu lalu.

Snorkeling Harus Penuhi 9 Syarat

KRAKSAAN – Tewasnya seorang  wisatawan karena terseret ombak di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, terus menjadi perhatian  Pemkab Probolinggo. Kemarin (23/8) pagi, sejumlah perwakilan  dinas terkait mengunjungi Pulau  Gili.

Mereka memberikan pembinaan dan menindaklanjuti meninggalnya salah satu wisatawan snorkeling. Dalam kunjungan sekitar pukul 08.30 WIB, itu di antaranya ada  dari Dinas Pemuda, Olahraga,  Pariwisata, dan Kebudayaan (Dispora Parbud) Kabupaten Probolinggo; Polairud Polres  Probolinggo; Polsek Sumberasih; perwakilan Kodim 0820; Dinas  Perhubungan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dispora Parbud Kabupaten Probolinggo M. Sidik Wijanarko mengatakan, dari hasil pertemuan dengan pihak terkait  kemarin, disepakati 9 syarat untuk  penyelengara snorkeling. Sembilan syarat itu, harus dipenuhi  pihak pengelola sebelum wisata   melihat kekayaan laut itu di operasikan.

Loading...

Sembilan syarat itu yaitu, pertama, wisata Gili Ketapang dilaksanakan secara syariah. Kedua, pada Jumat, snorkeling bisa   beroperasi setelah salat Jumat. Ketiga, selama Ramadan dilarang  beroperasi. Keempat, wisatawan dilarang melaksanakan camping  atau bermalam di Gili.

Kemudian, dilarang mendirikan homestay di Gili. Pengelola wisata syariah Gili harus warga setempat. Tempat laki-laki dan perempuan harus terpisah. Pelaksanaan  wisata mulai pukul 06.00 WIB  sampai 17.15 WIB. Serta, pelaksanaan wisata Syariah Gili harus  sesuai norma agama, adat, budaya, dan adat istiadat.

“Para  tamu jika turun ke pantai dari snorkeling juga harus memakai  kain panjang,” ujarnya.  Terkait izinya, sejauh ini dari 12 pengelola   hanya satu yang  masih proses pengajuan izin.  Karenanya, semuanya diminta melengkapi izinnya dan untuk sementara wisata snorkeling  ditutup hingga izinnya selesai.

“Penutupanya sampai pihak pengelola mengurus izinnya. Sehingga, yang tak berizin tidak  diperbolehkan beroperasi,” ujar  Sidik. Menurut Sidik, pihak pengelola tidak keberatan dengan adanya penutupan sementara itu. Sehingga, mereka akan memulai dari  awal dengan lebih baik lagi.

Selain  itu, nantinya juga akan di tentukan  zona-zona terlarang. Termasuk,  akan dibentuk tim ke amanan pantai, membuat rambu-rambu,  dan menjaga kebersihan pantai.  “Jika sudah memenuhi standar,  maka mereka bisa beroperasi kembali,” ujarnya. (radar)