Browse By

Dimas Kanjeng Membela Diri

Taat Pribadi saat menjalani sidang kasus penipuan di PN Kraksaan, kemarin.

KRAKSAAN – Dimas Kanjeng Taat Pribadi,  terdakwa kasus dugaan penipuan terhadap korban Prayitno Suprihadi asal Jember, menyatakan  keberatan atas tuntutan JPU, yang menuntutnya hukuman pidana 4 tahun penjara.  Karena itu, ia minta pada majelis  hakim untuk dibebaskan.

Alasannya, ia tidak pernah melakukan  penipuan atau penggelapan seperti yang dituduhkan. Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda pembelaan, kemarin (21/8). Dalam sidang  yang dipimpin ketua majelis hakim Basuki Wiyono itu, terdakwa  Taat Pribadi membacakan sendiri pembelaannya.

Dalam pembelaannya, Taat  Pribadi mengatakan, semua santri  paham soal mahar yang diserahkan ke padepokan. Mahar itu di gunakan untuk kepentingan sosial, membangun jalan, maupun tempat ibadah. Karenanya, Taat Pribadi menilai tuduhan Prayitno aneh. Sebab, uang yang diberikan merupakan sedekah.

“Pertanyaannya, siapa dulu yang maksa dia bermahar ke  padepokan saya? Sejak padepokan berdiri hingga sekarang, tidak pernah ada pemaksaan untuk   santri bermahar. Jika mau silakan,  jika tidak mau juga tidak ada yang maksa,” terang pria yang  divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan Abdul Gani, eks sultan padepokan.

Loading...

Taat Pribadi kemudian membeber jumlah santrinya yang mencapai 23 ribu orang. Namun, sejauh ini ia mengklaim hanya Prayitno saja yang merasa tertipu. “Bukankah setiap persidangan saya selalu ada ratusan santri  yang masih setia kepada padepokan dan tidak pernah merasa tertipu? Apakah JPU lupa atau merasa tutup mata terhadap fakta seperti ini?” katanya dalam persidangan. Bahkan, Taat balik menuduh  Prayitno memeras dirinya Rp 10  miliar.

“Pertanyaannya, jika saya sebagai guru besar tidak pernah berhubungan dengan santri, tiba-tiba santri minta uang pengembalian mahar sebesar Rp 10 miliar, apakah ini bukan pemerasan?” jelasnya.  Ia juga menjelaskan, bahwa tidak ada bukti berupa  surat, foto, maupun video penyerahan uang itu yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahkan, fakta di persidangan justru bukti surat tanda terima penyerahan diterima oleh almarhum Ismail Hidayah dan  Bibi Rasenjam.  Muhammad Sholeh, selaku  penasihat hukum (PH) terdakwa mengatakan, majelis hakim harus  menerima pleidoi terdakwa. Karena dalam persidangan memang  tidak ada fakta yang menyebutkan   uang diserahkan Prayitno pada Taat.

“Kasus penipuan yang dituduhkan pada Taat Pribadi ini salah alamat. Karena yang menerima uang semua itu adalah Ismail  dan istrinya. Harusnya, mereka yang diproses secara hukum,”  terangnya. Seusai pembelaan dibacakan oleh terdakwa dan pengacaranya, majelis hakim mempesilakan JPU untuk menyampaikan replik.  Ternyata, jaksa penuntut umum  (JPU) menyatakan tetap pada  tuntutan.

“Kami dalam replik menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya, putusan itu menjadi wewenang majelis hakim,”  terang Januardi Jakhsa Negara,  JPU kasus tersebut. PH terdakwa sendiri menyatakan, dupliknya sama dengan  pleidoi. Setelah itu, majelis hakim kemudian menunda sidang Kamis (24/8) mendatang, dengan agenda pembacaan putusan. (radar)