Browse By

Santri Tolak Full Day School

Spanduk berisi penolakan terhadap Permendikbud 23-2017 tentang Hari Sekolah, dipasang berjejer, kemarin di sepanjang jalan Pantura di Kabupaten Pasuruan, mulai Raci sampai Nguling.

Pampang Ribuan Spanduk Menolak

PASURUAN – Hingga hari ini, terbitnya Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah, masih menuai protes. Kemarin (20/8), ratusan guru madrasah, santri, dan warga NU di Kabupaten Pasuruan menyampaikan penolakan itu dengan memampang  spanduk menolak Full Day School (FDS).

Spanduk dipasang di sepanjang jalur pantura, dari Raci hingga Kecamatan Nguling. Usai memasang spanduk, mereka lantas berkumpul di simpang tiga Semambung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Plt Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Pasuruan KH Sonhaji Abdusshomad mengatakan, pemasangan spanduk menolak  FDS itu didasarkan pada instruksi  PB NU dan PW NU Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Gus Son–sapaannya-, juga  mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera mengambil langkah untuk meredam kegaduhan akibat Permendikbud itu. Sebab, Presiden menurutnya, justru mengeluarkan pernyataan yang terkesan membiarkan pro kontra terjadi.

Loading...

“Pernyataan Presiden yang memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk menjalankan FDS atau tidak, justru akan membingungkan dalam pelaksanaannya,’ imbuhnya. Sementara itu, Ketua LP Maarif Kabupaten Pasuruan KH Mujib Imron menuturkan, aksi itu merupakan luapan dari kegelisahan para santri tentang kebijakan  FDS yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Kami menilai, kebijakan ini sangat tidak aspiratif. Kalau diterapkan, sudah pasti akan mematikan fungsi madrasah diniyah, termasuk pondok pesantren,” tuturnya. Padahal, ponpes telah ada sebelum kemerdekaan bangsa. Juga banyak memberikan sumbang sih dalam pendidikan karakter anak bangsa yang akhlakul karimah.

“Sedangkan  Kabupaten Pasuruan sendiri,  satu-satunya daerah yang memiliki program wajib madin. Itu, sudah cukup kongkret ketimbang FDS,” paparnya. Pengasuh Ponpes Alyasini Wonorejo itu juga menguraikan kejanggalan beberapa klausul yang tertuang pada Permendikbud itu.

Menurut dia, pendidikan keagamaan yang selama ini memiliki concern dalam membangun pemahaman karakter yang akhlakul karimah, justru disetarakan dengan pendidikan ekstrakurikuler. Juga adanya klausul mengenai penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang harus menjamin sendiri ketersediaan sumberdaya.

Menurutnya, itu  akan membunuh sekolah swasta,  bukan hanya madin, tapi juga sekolah-sekolah formal. “Padahal, kalau mengacu  pada UU Diknas, segala pendanaan juga menjadi tanggung jawab bantuan pemerintah  pusat dan pemda,” tandas  Mujib. (radar)