Browse By

Soeparwiyono Jadi Sekda, Kepala Inspektorat Kosong

Soeparwiyono dilantik menjadi sekda Kabupaten Probolinggo, kemarin.

Bupati Mengajukan Izin ke Kemendagri

PROBOLINGGO – Teka teki pejabat yang ditunjuk sebagai sekda Kabupaten Probolinggo, terjawab sudah. Kemarin (16/8), Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melantik Soeparwiyono, mantan  kepala Inspektorat sebagai sekda   definitif.

Dilantiknya Soeparwiyono, otomatis membuat posisi kepala Inspektorat kosong.  Soeparwiyono terpilih setelah lolos tiga besar dalam tes seleksi calon sekda. Dari awal, 9 orang  pejabat, kemudian terseleksi menjadi 7 pejabat yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, diseleksi lagi sehingga mengerucut menjadi 3 pejabat terbaik. Selain Soeparwiyono, ada nama Kepala Diskominfo Tutug Edi Utomo serta Kepala Badan keuangan Daerah Santiyono. Ia dilantik sebagai sekda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo nomor: 821.29/207/ 426.202/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tertanggal 11  Agustus 2017.

Terpilihnya pejabat kelahiran 25 Desember 1962, itu  setelah pemkab mendapat rekomendasi dari Gubernur Jatim  Soekarwo dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Bupati Tantri mengatakan,  dipilihnya Soeparwiyono menjadi sekda, setelah melalui proses assessment.

Loading...

Dari tiga pejabat eselon II yang lolos tes seleksi, Soeparwiyono paling dianggap mumpuni mengisi jabatan sekda. Baik itu dari pengalaman, maupun kinerja yang telah dilakukannya selama ini. “Jabatan sekda sangat berat   dibandingkan dengan PNS biasa.

Karena jabatan merupakan katalisator dan dinamisator dalam pembinaan pegawai, serta  kontrol. Saya berharap, sekda baru bisa membawa perubahan  nyata untuk Kabupaten Probolinggo,” kata Tantri. Saat disinggung soal kekosongan  jabatan Inspektorat, Tantri mengaku tengah mengajukan permohonan izin pada Kemendagri.

Pasalnya, Tantri yang mencalonkan   diri sebagai bupati pada Pilkada 2018, terganjal UU Nomor 10/2016  tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati, dan Wali Kota.   Pada pasal 71 ayat 2 dalam UU tersebut, gubernur, bupati, wali kota maupun wakilnya masing-masing, dilarang melakukan penggantian pejabat, 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan  akhir masa jabatan, kecuali  mendapat persetujuan tertulis  dari menteri.

“Posisi Inspektorat sendiri yang paling strategis, jadi tidak bisa dibiarkan lama terjadi kekosongan. Sehingga, kami pun berusaha mengajukan izin atau  persetujuan dari Kemendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Inspektorat itu,” katanya  kepada Jawa Pos Radar Bromo,  kemarin.

Bagaimana jika Kemendagri tak mengizinkan? Orang nomor satu  di Kabupaten Probolinggo itu mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, sesuai aturan juga, jabatan kepala Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah tidak   boleh dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Ini berandai-andai, jika  tidak disetujui, maka akan terjadi   kekosongan jabatan sangat lama di Inspekorat,” jelasnya.  Soeparwiyono yang ditemui  koran ini usai pelantikan mengatakan, ia siap melaksanakan ama nah baru tersebut. Ia meminta seluruh pegawai untuk  me ningkatkan kedisiplinan dalam  bekerja.

“Sejauh ini, Kabupaten  Probolinggo sudah baik. Tinggal  kita tingkatkan lagi prestasi yang sudah diraih. Ini tugas kita bersama,” katanya. (radar)