Browse By

Wali Murid SMAN 1 Probolinggo Keluhkan Sumbangan Rp 2,5 Juta

Loading...

Ilustrasi

KANIGARAN – Wali murid SMA Negeri 1 Kota Probolinggo mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 2.520.000. Pungutan itu, menurut sejumlah wali murid terasa memberatkan. Apalagi, saat rapat penyampaian   “Tapi, kita tidak diberi lembaran untuk apa  saja sumbangan itu. Kami hanya diberi surat keterangan bermaterai,” ujarnya.

Sumbangan  insidental tersebut di luar uang seragam. Seragam diizinkan membeli di luar sekolah. “Kalau uang pembangunan jelas tidak boleh. Karena sudah masuk dalam APBD,” ujarnya.  Sementara itu, Agustiar, wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyebutkan, bahwa  sumbangan pendidikan itu bukan kewenangan   sekolah untuk memutuskan besarannya.

“Komite sekolah yang memutuskan besaran  biayanya, setelah menghitung kebutuhan   siswa di sekolah. Termasuk yang menyampaikan kepada wali murid adalah komite,”  ujarnya. Joko Hardio, ketua Komite SMAN 1 tidak membantah terkait sumbangan tersebut. Rincian penggunaan anggaran pun telah  disampaikan pada wali murid, saat pertemuan Sabtu (5/8) lalu.

“Kita sudah paparkan berapa kebutuhan dana pendidikan di sekolah untuk satu tahun. Hasilnya, sejumlah itu  yang dibayarkan oleh siswa,” ujarnya. Namun, sumbangan senilai Rp 2.520.000  ini bisa dibayarkan sesuai dengan kemampaun wali murid.

Loading...

“Jika memang tidak mampu  membayar sesuai dengan hitung-  an itu, tidak masalah. Bisa semampunya,” ujar Joko. Bahkan,  jika siswa berasal dari keluarga  tidak mampu, bisa dibebaskan. Mengenai tidak adanya lembaran informasi terkait peruntukan sumbangan, Joko meyakinkan bahwa rincian penggunaan anggaran telah disampaikan saat rapat.

“Memang tidak ada lembaran anggaran. Namun, wali murid bisa memotret rincian anggaran tersebut jika ingin mendapatkan datanya. Bahkan, bisa juga menemui komite sekolah untuk mendaptkan rincian datanya,” jelasnya.

Sementara itu, Sri Yuliasih, kepala Cabang Dinas Pendidikan  Kota/Kabupaten Probolinggo tidak menjawab tegas boleh atau tidaknya sekolah memungut  sumbangan kepada siswa.

“Biasanya sekolah telah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), sesuai  dengan kebutuhan anggaran pendidikan selama satu tahun. Kemudian, dihitung juga dana BOS per siswa dikalikan jumlah  siswa di sekolah tersebut, ditambah dengan Iuran Pendidikan (IP) maksimal Rp 90 ribu untuk jenjang SMA di Kota Probolinggo. Jika kebutuhan sekolah tidak sesuai dengan pendapatan, baik  dari dana BOS maupun IP, maka komite sekolah boleh mengajukan sumbangan kepada wali murid,” ujarnya.

Sri menegaskan, yang mengajukan anggaran bukan sekolah melainkan komite. Setelah menghitungan kebutuhan anggaran dengan pendapatan sekolah, kekurangannya itu yang disampaikan kepada wali murid. “Namun, sumbangan itu tidak boleh dipaksakan kepada wali murid. Selain itu, juga harus dipaparkan peruntukannya apa saja dari sumbangan tersebut,”  ujarnya. (radar)

loading...