Browse By

110 Siswa Tak Daftar Ulang

DPRD Minta Disdikpora Hubungi Wali Murid

MAYANGAN – Puluhan siswa di SMP Negeri 6 dan 8 Kota Probolinggo yang telah diterima saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (P2DB), tidak melakukan daftar ulang. Akibatnya, rombongan belajar (rombel) di  2 SMPN itu tak penuh.

Padahal, saat proses PPDB lalu, ada orang tua siswa yang wadul ke DPRD karena tak diterima di  3 sekolah berbeda.  Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang   digelar Komisi I DPRD Kota Probolinggo, kemarin (17/7).

Loading...

“Untuk SMP 6, pagu 216 siswa hanya 160 siswa yang melakukan daftar ulang. Sehingga, ada 56 siswa yang tidak daftar ulang,” ujar Mochammad Maskur, kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Hal yang sama juga terjadi di  SMPN 8. Dari pagu 216 siswa,   hanya 162 siswa yang melakukan daftar ulang. Sedangkan 54 siswa  lainnya tidak melakukan daftar   ulang.

“Sehingga, total ada 110 siswa  yang tidak melakukan daftar ulang dari 2 lembaga. Ini, masih belum bisa dipastikan kenapa  mereka tidak daftar ulang. Apakah karena faktor jarak rumah  dengan sekolah yang jauh atau   mendaftar ke pondok pesantren. Kami masih belum bisa memastikan,” ujarnya.

Mengenai hal ini, Maskur berencana akan menghubungi siswa-siswa ataupun wali murid  yang tidak melakukan daftar ulang. Maskur mengaku, pihaknya memiliki database siswa yang telah lolos seleksi P2DB.   “Termasuk kepada siswa yang  kemarin mengadukan tidak diterima di 3 SMP negeri dengan  jarak terdekat, kami akan hubungi.  Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bisa masuk  sekolah,” ujar mantan kepala Dinas Sosial ini.

Sedangkan bagi 8 sekolah negeri lainnya yang pagunya sudah cukup, tidak akan dilakukan penambahan. “Jika ternyata ada  satu siswa dari 8 sekolah negeri   ini ingin pindah ke 2 sekolah  lain yang kosong, ini sulit dilakukan. Karena P2DB sudah selesai,” ujarnya.

Terkait mekanisme P2DB tahun  2017/2018 ini, Maskur mengakui jika tidak menerapkan sistem  zonasi seperti yang diamanatkan Permendikbud Nomor 17/Tahun 2017. “Permendikbud ini keluar sebulan setelah kemunculan Perwali Nomor 55/2017 tentang Pedoman PPDB,” ujarnya.

Mantan Camat Wonoasih ini  menjelaskan, ada perbedaan antara Perwali P2DB dengan Permendikbud terkait konten  isinya. Seperti dalam Perwali  di atur adanya tes masuk bagi SMP dan tidak ada zonasi, sedangkan dalam Permendikbud   tidak ada tes masuk dan malah menerapkan sistem zonasi.

Disdikpora setempat baru akan menerapkan zonasi pada tahun ajaran 2018/2019. Sementara itu, Ali Muhtar, anggota Komisi I mempertanyakan  langkah Disdikpora yang tidak  menerapkan aturan Permendikbud.

“Meskipun turunnya Permendikbud ini lebih lambat daripada Perwali, seharusnya Dis  dikpora tetap menjalankan amanat Permendikbud, bukan Perwali. Sosialisasi Permendikbud ini bisa dilakukan setelah proses  pendaftaran,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I, Abdul Azis. Penerapan zonasi menurutnya penting, karena tujuannya untuk pemerataan pendidikan. Selain itu, meminta Disdikpora segera melakukan langkah menghubungi siswa yang tidak mendaftar ulang.

“Jangan sampai siswa yang belum daftar ulang ini, akan tertinggal pelajaran karena KBM akan dimulai,” ujarnya. Bahkan, politisi PKB itu mengusulkan  agar dua lembaga yang belum  penuh rombelnya itu, untuk menerima siswa yang sebelumnya tidak lolos.(radar)