Browse By

Guru Cabul Masih Dapat Gaji PNS

Nur Rahmad ketika mengikuti persidangan pembacaan vonis atas kasusnya di PN Kraksaan, Kamis (6-7) lalu.

PN Nyatakan Kasusnya Inkracht

KRAKSAAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, telah memvonis Nur Rahmad bersalah pada Kamis (6/7) lalu.  Namun, guru yang terjerat kasus  pencabulan itu sejauh ini masih tetap mendapat gaji sebagai pegawai  negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, setiap bulan Nur Rahmad masih tetap menerima gaji sebagai PNS. Namun, jumlahnya tidak seperti PNS pada umumnya. “Masih tetap menerima. Tapi, jumlahnya  tidak seperti lainnya. Jumlah yang diterimanya dipotong karena dia tersandung kasus dan posisinya juga dinonaktifkan sementara,” ujarnya, kemarin (16/7).

Halim mengatakan, sejauh ini Nur Rahmad masih tercatat sebagai PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo. Menurutnya, sanksi  baru bisa dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap alias inkracht. “Sejauh ini  statusnya masih PNS. Meski sudah ada putusan, kami masih  belum menerima pemberitahuan dari atasannya perihal bagaimana   nasibnya,” jelasnya.

Loading...

Meski telah ada putusan dari PN Kraksaan, Halim mengaku, belum  bisa bersikap dan menjatuhkan sanksi. Sebab, pihaknya masih menunggu perkembangan dari  proses hukum  yang menjerat Nur  Rahmad. “Meski sudah ada putusan, kan masih belum inkracht. Jadi,  kami masih menunggu dari pihak Nur Rahmad, apakan mengajukan banding atau tidak. Jika nanti tidak  banding dan dinyatakan inkracht,  maka nanti kami akan mengambil keputusan dan menunggu dari  atasannya juga,” jelasnya.  

Halim menjelaskan, sanksi bagi para PNS melanggar ada beberapa  macam. Salah satunya, diturunkan pangkat dan diberhentikan status  kepegawaiannya. “Semuanya harus dilihat kesalahannya, baru bisa diputuskan. Selama belum ada  keputusan dari Bupati, berarti masih tetap menjadi PNS,” ujarnya.

Diketahui, Senin, 14 Maret 2016,  sejumlah siswi sebuah MTs di Kecamatan Pajarakan mendatangi Unit PPA Polres Probolinggo.  Mereka melaporkan salah seorang gurunya, Nur Rahmad. Oknum  guru Aswaja yang juga seorang  PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo, itu disebut telah mencabuli mereka.  

Sejak saat itulah polisi melaku- kan penyelidikan. Kemudian, menetapkan Nur Rahmad sebagai   tersangka. Tapi, berkas penyidikannya sempat empat kali di  kembalikan JPU karena tak lengkap. Berkasnya baru dinyatakan  lengkap pada Senin (23/1). 

Selasa (7/3), terdakwa menjalani persidangan perdana di PN Kraksaan. Dia didakwa dengan pasal berlapis. Senin (5/6), JPU menuntutnya dengan hukuman 8 tahun penjara. Serta, denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Kemarin,  majelis hakim menjatuhkan vonis  terhadap terdakwa. Selain divonis hukuman pidana  selama 7 tahun penjara, Nur  Rahmad juga diharuskan membayar denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan. Atas putusan   majelis hakim itu, JPU dan terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir. Namun, sampai kemarin  belum diperoleh kepastian apakah Nur Rahmad mengajukan banding atau tidak.  

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Probolinggo Januardi Jaksa Negera sampai tadi malam belum berhasil dihubungi. Begitu juga dengan terdakwa, Udin. Namun, Panitera Pidana PN Kraksaan Sunaryo mengatakan, tidak ada  pengajuan berkas banding dari terdakwa Nur Rahmad.

“Tidak ada pengajuan banding. Kemarin,  hari Kamis sudah inkracht,”  ujarnya tadi malam. (radar)

Incoming search terms:

  • radar pasuruan narkoba purwosari