Browse By

Kawal Proses Kasasi Tiga Direksi

Ratusan eks karyawan PTKL saat menggelar aksi menuntut direksi dieksekusi.

Ratusan Eks Karyawan PTKL Tuntut Hak

KRAKSAAN – Ratusan eks karyawan PTKL (PT Kertas Leces)  berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo dan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, kemarin (13/7). Mereka menuntut tiga direksi  PTKL, terdakwa pemberian upah  di bawah UMK, segera dieksekusi.

Selama unjuk rasa itu, perwakilan karyawan PTKL ditemui perwakilan Kejari dan PN. Hasilnya diketahui, proses hukum ketiga terdakwa saat ini sampai pada tahap kasasi. Kejari Kabupaten Probolinggo mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dalam kasus ini.

Arham, sekretaris Serikat Kerja (Sekar) Leces mengatakan, demo awalnya memang digelar untuk mendesak eksekusi terhadap tiga terdakwa kasus pemberian gaji di bawah UMK. Yaitu, Direktur Utama (Dirut)  PTKL Budi Kuswantoro; Direktur Produksi merangkap Direktur Keuangan PTKL Syarif Hidayat; dan mantan Direktur  Keuangan PTKL Zainal Arifin.

Loading...

Sebab, pada 2015, PN Kraksaan memvonis ketiganya bersalah dan menjatuhi hukuman 15 bulan. Ditambah denda Rp  100 juta, subsider kurungan 4  bulan. ”Setelah kami mediasi dengan  pihak kejaksaan tadi, ternyata, putusan PN itu belum memiliki kekuatan hukum tetap,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Bromo,  kemarin.

Arham menjelaskan, ketiga terdakwa mengajukan banding atas vonis PN Kraksaan. Hasilnya,  PT Surabaya memutuskan ketiga terdakwa bersalah. Namun, hanya divonis hukuman denda. Tidak ada hukuman kurungan.  Sehingga, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Probolinggo mengajukan kasasi atas putusan PT Surabaya tersebut.

”Jadi, saat ini proses hukumnya masih berjalan dan menunggu  putusan kasasi dari Mahkamah  Agung (MA),” terangnya. Meski demikian, ditegaskan  Arham, pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang menjerat para direksi PTKL tersebut.

Pihaknya akan mendatangi kantor MA untuk menanyakan kepastian sejauh mana proses hukum untuk terdakwa Budi dan Syarif tersebut. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Probolinggo Joko Wuriyanto menegaskan, informasi yang diterima para  pendemo ada yang terputus.

Mereka menganggap putusan  sudah memiliki kekuatan hukum  dan jaksa dianggap tidak melaksanakan eksekusi atas putusan  itu. Padahal, kenyataannya, proses hukum masih tahap pengajuan kasasi dan menunggu putusan dari MA.

”Kami mengajukan kasasi karena putusan banding dari PT  Surabaya ternyata hanya menvonis terdakwa dengan membayar denda. Tidak ada putusan hukuman pidana. Kami pun sudah menyatakan kasasi dan menyerahkan kontrak memori  kasasi tersebut ke PN Kraksaan,”   terangnya.

Yudistira Alfian selaku humas PN Kraksaan mengatakan, berkas lengkap putusan banding itu baru diterima dua bulan terakhir. Dan, saat ini JPU sudah menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kontrak kasasi.  Diketahui sebelumnya, tiga  direktur PTKL ditetapkan tersangka oleh Polres Probolinggo  atas kasus pemberian upah  pada 531 eks karyawan PTKL.

Ketiga tersangka yang tengah  menjalani proses persidangan adalah Budi Kuswantoro selaku  direktur utama (dirut) PTKL;  Syarif Hidayat selaku direktur produksi rangkap direktur keuangan PTKL; dan Zainal Arifin  selaku mantan direktur keuangan   PTKL.

Kasus pemberian upaya di bawah UMK itu terjadi sejak Januari 2013 sampai September 2013. Sesuai dengan yang ditentukan Gubernur tahun 2013,  UMK Kabupaten Probolinggo adalah Rp 1.196.000. Tetapi, selama 9 bulan itu, PTKL memberi upah pada karyawan di bawah UMK.

Total kerugian yang  dialami para karyawan sekitar Rp 275 juta. Sementara itu, sebelum  berunjuk rasa ke Kejari Kabupaten Probolinggo dan PN Kraksaan,  ratusan eks pekerja PTKL  berunjuk rasa di depan PTKL. Unjuk rasa dimulai pukul 07.00,  kemarin (13/7) diikuti sekitar  300 eks karyawan PTKL.

Mereka menuntut hak normatif sebagai karyawan sejak diberhentikan serentak pada 2015  oleh pihak manajemen. Seperti yang disampaikan Guntur  Sudono, 57, warga Desa/Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.  Pria asli Jogjakarta yang juga koordinator aksi itu menyebut,  pada 2012 saat PTKL mengalami kemunduran, gaji karyawan  diutang, juga ada yang dibayar  sebagian.

Hal itu berlangsung  hingga tiga tahun. Lalu pada 2015, semua karyawan diberhentikan tanpa pesangon. Gaji yang diutang juga  dianggap hilang. Kementerian keuangan lantas menalangi  dana Rp 5 miliar untuk membayar gaji karyawan.

Untuk mendapat hak normatif itu, eks karyawan harus menandatangani Perjanjian Bersama  (PB) yang dibuat manajemen. Selanjutnya, hak normatif dicairkan saat Lebaran kemarin. Namun, PB itu dinilai banyak  merugikan eks karyawan. Karena itu, sekitar 500 eks karyawan menolak tanda tangan PB. Karena menolak, hak mereka pun tidak bisa dicairkan.

“Karena PB tersebut isinya  merugikan pegawai. Namun,  karena banyak yang butuh uang  untuk Lebaran, banyak juga yang  menandatangani PB tersebut. Sekitar 1.379 pegawai dari total 1.879 sudah tanda tangan,” pungkasnya.  Guntur menyebut, dana yang diterima eks karyawan banyak dipotong.

”Uang yang diterima eks karyawan banyak pemotongan. Padahal, pihak manajemen mendapatkan talangan  dari Kementerian Keuangan lho,” ujarnya. Sementara itu, Plt Dirut eks PTKL Sarif Hidayat mengatakan,  dari 1.879 eks karyawan, hanya sekitar 500 eks karyawan yang belum mendapatkan hak normatif dari manajemen.

“Hak untuk 500 eks PTKL tersebut akan diberikan jika mereka mau menandatangani PB yang dibuat manajemen dan tanpa ada  pemotongan sepeser pun,” tuturnya. (radar)