Browse By

Dua Sultan Bantah Ada Mahar

Dua saksi meringankan diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian di PN Kraksaan, kemarin.

Jadi Saksi Meringankan Terdakwa

KRAKSAAN – Sidang lanjutan kasus penipuan terhadap Suprayitno, warga Kabupaten Jember dengan terdakwa Dimas Kanjeng  Taat Pribadi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Kemarin, penasihat hukum terdakwa  menghadirkan dua saksi meringankan dan seorang saksi ahli.

Dua saksi meringankan itu  sama-sama Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng. Yakni, Abduh Salam, warga Kabupaten Jember  dan Yuda Sandi Prihandono dari  Kota Surabaya. Sedangkan, seorang saksi ahli Dr. Sholehudin dari Kabupaten Sidoarjo.

Dalam persidangan, kedua saksi  meringankan menjelaskan soal kegiatan di Padepokan Dimas  Kanjeng. Menurut mereka, di padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, itu tidak ada  penarikan mahar ataupun janji- janji bisa mendapatkan uang  berlipat dari terdakwa.

Loading...

Salam mengaku, mengetahui adanya Padepokan Dimas Kanjeng melalui media massa. Karena  Padepokan ini bertujuan untuk memakmurkan umat, dirinya memutuskan bergabung dan menjadi pengikut padepokan pada  2010. “Ketemu Dimas Kanjeng  setiap kali istighotsah,” ujarnya.

Menurut Salam, setiap ada pembangunan di pedepokan, dirinya juga ikut memberikan bantuan semampunya. “Saya  menjadi subkoordinator pada  2014. Saya memiliki anggota   sekitar 150 orang,” ujar saksi yang mengaku diangkat menjadi Sultan Padepokan pada 2015 itu.

Salam mengatakan, terdakwa  tidak pernah menawarkan jimat atau barang yang harus dibayar  dengan mahar. “Beliau (terdakwa)  menyerukan untuk saling menjaga  hubungan baik,” ujarnya. Sedangkan, saksi Yuda mengatakan, kegiatan pesta rakyat atau san tunan dan kegiatan lainnya  merupakan kegiatan para pengikut padepokan.

Sehingga, yang melaksanakan dan menyukseskan acaran itu semua koordinator dan pengikutnya bertanggung jawab. “Tidak pernah menjanjikan pada koordinator atau santri (pengikut) untuk ikut menyukseskan kegiatan dengan janji-janji  bisa kembali berlipat,” ujar pria  yang juga sultan di Padepokan Dimas Kanjeng, itu.

Sementara itu, saksi Sholehudin menerangkan soal hukum pidana. Terutama, pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP. Penasihat hukum terdakwa, Muhammad Soleh  mengatakan, sesuai keterangan kedua saksi dan saksi ahli hukum pidana sudah jelas. Bahwa, kliennya tidak bisa dijerat dengan hukuman pasal 378 KUHP ataupun 55 KUHP.

“Sebab, tidak ada alat bukti atau keterangan saksi yang menyebutkan perbuatan penipuan itu dilakukan oleh terdakwa,” ujarnya.  Di sisi lain, JPU Muhammad Usman mengatakan, saksi ahli  menerangkan jika untuk menentukan seseorang bersama, hakim harus memiliki 2 alat bukti. Sidang selama ini, dalam persidangan banyak saksi yang menyatakan  berbeda. Para saksi juga sama-sama di bawah sumpah.

“Karena dalam KUHAP menyatakan bersalah bukan karena adanya saksi meringankan. Ditambah keyakinan hakim, kami serahkan pada  hakim,” ujarnya. (radar)