Browse By

Siswa Dipungut Rp 1,65 Juta

Ilustrasi

PPDB SMA di Kota Pasuruan

PURWOREJO – Siswa-siswi SMA Negeri di Kota Pasuruan dipungut biaya  Rp 1.650.000 saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Biaya  itu digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti, pengadaan empat stel seragam sekolah, dasi, topi, tes potensi akademik (TPA), serta untuk tes penelusuran bakat dan minat.

Besaran pungutan untuk kebutuhan tersebut, merata di seluruh  SMA Negeri.  Waka Kesiswaan SMAN 2 Kota  Pasuruan Ainul Yakin membenarkan adanya penarikan uang  PPDB untuk setiap siswa. Namun,  ia memastikan jika tarikan itu bukanlah pungutan liar (pungli).

Ainul Yakin berdalih, jika sekolah sudah menyosialisasikannya pada wali murid saat pengambilan pin pendaftaran. “Memang ada penarikan uang PPDB sebesar Rp 1,65 juta per siswa. Namun, ini sudah ada kesepakatan antara pihak sekolah  dan wali murid,” katanya.

Loading...

Biaya itu nantinya dibayarkan siswa saat proses herregistrasi. Wali murid juga dibebaskan akan mengangsur berapa kali untuk  biaya tersebut.  Sekretaris Musyawarah Kerja  Kepala Sekolah (MKKS) Kota Pasuruan Tri Saguh Noto Bawono menyebut, penarikan uang PPDB itu juga merupakan kesepakatan bersama MKKS.

Uang ini untuk pembiayaan yang tidak bisa tercover dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, pungutan itu tidak mutlak harus dipenuhi. Jika siswa yang bersangkutan berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, wali murid bisa mengajukan keringanan.

Syaratnya, wali murid wajib membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui kelurahan setempat.  “Uang itu untuk menutupi pembiayaan yang tidak bisa  di lakukan dengan BOS. Namun, jika siswa tersebut tidak mampu, kami bebaskan,” terang pria  yang menjabat sebagai ke pala SMAN 4 ini.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan Wasis menerangkan, tahun ini pemkot telah menyiapkan anggaran Bosda sebesar Rp 10 miliar. Anggaran ini untuk menyukseskan program  wajib belajar 12 tahun di Kota  Pasuruan.

Rinciannya, untuk SMA swasta Rp 486.864.000, SMK swasta Rp 2.400.096.000, dan MA swasta  Rp 108.192.000. Lalu, untuk SMA  negeri Rp 3.052.096.000, SMK negeri Rp 2.093.504.000, dan  TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebesar Rp 230.240.000.

Serta,  untuk Guru Tidak Tetap (GTT)  di Kota Pasuruan sebesar Rp  1.630.800.000. Meski demikian, ia menyebut  anggaran ini hanya boleh diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa-siswi asal Kota Pasuruan.  Di antaranya, seperti pengadaan buku paket dan pengadaan lembar jawaban kerja (LJK) untuk  ulangan harian atau operasional  sekolah lainnya.

“Namun, jika siswa tersebut dari kalangan tidak mampu, pihak sekolah boleh menggunakan dana dari Bosda. Cuma untuk  mencairkannya, kami masih  menunggu petunjuk dari Pemprov,” terangnya. (radar)

Incoming search terms:

  • Tri Saguh Noto Bawono