Browse By

Demo Tolak Umbulan Ricuh

Aksi demo dari massa Sertau di kantor DPRD, kemarin

BANGIL – Aksi demonstrasi masyarakat yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Sertau) di kantor  DPRD Kabupaten Pasuruan,  kemarin (11/7) sempat diwarnai keributan. Penyebabnya, massa yang hendak masuk ke kantor DPRD Kabupaten Pasuruan dihadang oleh anggota Satpol PP Kabupaten Pasuruan.

Aksi saling dorong tak bisa dihindarkan. Massa yang ngotot  untuk masuk dihadang barisan aparat Satpol PP. Ketegangan  antara massa dan aparat Satpol  PP mereda, begitu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menemui massa.

Demonstrasi tolak proyek umbulan itu, berlangsung sekitar  pukul 11.00. Ketika itu, para pendemo yang bergantian untuk berorasi, meminta agar anggota  legislatif mau menemui mereka.  Namun, ditunggu-tunggu hingga lama, tak ada satu pun yang  menemui pen demo.

Hal ini memancing kegeraman para pengunjuk rasa. Mereka pun memilih untuk masuk dan  menemui para wakil rakyat. Namun, niatan itu dihalangi petugas  Satpol PP yang bersiaga. Sehingga, aksi dorong-dorongan itu tak bisa  terelakkan.

Loading...

Dalam aksi tersebut, para pendemo juga memberikan sejumlah “hadiah” bagi dewan. Selain batu  nisan, mereka juga membawa boneka tikus berukuran besar.  “Tolak proyek Umbulan… tolak  proyek Umbulan…,” seru salah  satu pengunjuk rasa yang diikuti  oleh pendemo lainnya.

Bupati Lira Kabupaten Pasuruan Ayi Suhaya mengatakan, penolakan proyek Umbulan tersebut,  bukan karena ia dan rekan-rekannya menolak pembangunan. Hanya saja, proyek yang harus  dijalankan itu, harusnya berasaskan manfaat bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat  sekitar Kabupaten Pasuruan.

“Padahal, banyak masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang masih  mengalami kekeringan. Namun,  air Umbulan ini malah akan dijual  ke luar Kabupaten Pasuruan. Ini bagaimana? Jelas tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Makanya tidak ada kata lain, selain tolak Umbulan,” tandasnya.

Apalagi, ia mencurigai kalau persoalan Umbulan ini belum sepenuhnya klir. Seperti persoalan analisis dampak lingkungan  (amdal). Ia menduga ada penyalahan aturan dalam keluarnya amdal itu.  Ketua LSM Ampas Suryono Pane memandang, ada privatisasi dalam megaproyek Umbulan tersebut.

Bahkan, bisnis air Umbulan itu bisa lebih menguntungkan dibandingkan jalan tol. Terlebih lagi, asas manfaat belum  jelas. Hingga saat ini tidak ada kejelasan manfaat apa yang bisa didapatkan pemkab dan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Direktur LSM [email protected] Lujeng Sudarto menguraikan, pembatalan  UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah  Kontitusi, membuat privatisasi  dan komersialisasi terhadap air  dan sumber air tak boleh dilakukan pihak swasta.

Ia memandang, pihak swasta tidak boleh  lagi melakukan penguasaan atas  air dan sumber air. Karena akan bertentangan dengan konsep kepemilikan bersama. “Potensi perosalan lainnya, muncul ketika pelaksanaan SPAM  Umbulan menjadi arena eksploitasi sumber air dengan mengabaikan ketahanan ekosistem.   Bukan tidak mungkin, berdampak terhadap kerusakan ekologi.  Berupa kekeringan sumber air  Umbulan dan sumber lain di  sekitarnya,” pekiknya.

Karena itulah, pihaknya beserta pendemo yang lain, menegaskan penolakan terhadap megaproyek Umbulan tersebut. Pihaknya pun meminta Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan membatalkan kesepakatan terkait proyek tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengutarakan, kalau proyek Umbulan  itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya sendiri sejatinya satu hati dengan para pendemo. Dimana, megaproyek  itu harus bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

“Makanya, jauh waktu sebelumnya, kami juga mengajukan persyaratan-persyaratan. Termasuk kemanfaatan bagi masyarakat yang kerap mengalami  kekeringan, seperti di Lumbang,”  bebernya.  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan  Anang Saiful Wijaya menjelaskan,  megaproyek Umbulan merupakan proyek strategis dari pemerintah  pusat.

Karenanya, pemkab hanya  bisa melakukan sepenuhnya instruksi dari pusat.  Ia pun menambahkan, kalau pemerintah pusat telah siap untuk menjalankan rekomendasi- rekomendasi yang dilayangkan dewan. Seperti kegiatan  penghijauan ataupun penyediaan air bersih di Lumbang.

“Terkait DAS (daerah Aliran  Sungai) Rejoso sendiri, pemerintah pusat berencana  untuk membangunkan embung.  Pemkab juga mengusulkan ke daerah lain, seperti Beji, Lekok, dan kecamatan lain untuk mendapatkan mafaat dari proyek  tersebut,” ujar Anang.

Terkait amdal sendiri, Anang menegaskan, kalau hal itu ditangani langsung oleh Pemprov Jatim. “Amdalnya langsung daripemprov, karena melibatkan  lintas daerah,” urainya. (radar)