Browse By

Gaji DPRD Melonjak Drastis

Gaji DPRD Melonjak Drastis

Dapat Tunjangan Transportasi dan Tambahan Komunikasi

BANGIL – Pendapatan anggota DPRD dipredikasi bertambah. Itu, jika PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD benar-benar direalisasikan. Pasalnya, dalam PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei tersebut, seluruh anggota DPRD akan mendapatkan tunjangan transportasi  dan tambahan tunjangan   komunikasi intensif.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, tidak membantah rencana kenaikan pendapatan itu. Dalam PP yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keuangan dan Protokol DPRD itu, pemerintah daerah diminta  menyediakan tunjangan transportasi.

Penambahan tunjangan  ini diatur dalam pasal 9 ayat 3.  Dalam pemahaman politisi yang akrab disapa Dion itu, tunjangan  transportasi itu identik dengan mobil dinas jabatan. Selama ini, fasilitas mobil dinas jabatan hanya diberikan pada pimpinan dewan. Memang, ada mobil operasional yang bisa dipakai anggota bergantian. Namun, bentuknya pinjam pakai.

Loading...

“Bedanya, kalau mobil dinas jabatan ada fasilitas lain yang  bisa didapatkan. Yakni, uang bensin serta perawatan. Sementara, mobil yang dipakai anggota saat ini, berupa pinjam pakai yang tidak dilengkapi fasilitas tersebut. Sehingga, kalau ada perawatan, misalnya ganti oli ataupun pengisian BBM, yang menanggung anggota itu sendiri, bukan pemerintah daerah,” bebernya. 

Menurut Dion, jika pemkab  tak mampu menyediakan kendaraan dinas, maka diganti dengan uang yang diberikan setiap bulan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan, harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Nominalnya,  menurut Dion, sekitar Rp 7 juta setiap bulan. Nominal itu, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan. “Dalam hitung-hitungan kasar,  memang berat untuk pengadaan mobil baru. Mengingat, anggarannya bisa mencapai Rp  40 miliar untuk pengadaan sekitar 46 mobil baru yang sesuai standar. Makanya, bisa digantikan dengan tunjangan transportasi,” urai Dion.

Tidak hanya tunjangan transportasi, anggota dewan juga direncanakan bakal mendapat tambahan tunjangan komunikasi insentif. Total yang akan diterima para legislator itu bisa  mencapai Rp 8,4 juta dari nominal semula yang ‘hanya’ Rp 6,3 juta. Artinya, akan ada tambahan sekitar Rp 2,1 juta untuk  tunjangan tersebut.  

Nah, bila tunjangan transportasi dan tambahan komunikasi  itu ditotal dengan pendapatan  sebelumnya, maka per bulan anggota dewan bisa mengantongi  pendapatan mencapai Rp 29  juta lebih. Nominal itu, belum termasuk bila anggota dewan  duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).  

Berdasarkan informasi yang  diperoleh Jawa Pos Radar Bromo,  pendapatan yang diperoleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan saat ini, berkisar di angka Rp  19,9 juta per bulan. Nominal itu,  didapatkan dari gaji pokok atau uang representasi dewan yang   angkanya sekitar Rp 1,5 juta per  bulan.

Jumlah itu, belum ditambah tunjangan perumahan senilai Rp 9,1 juta; tunjangan komuni- kasi intensif yang saat ini diterima sekitar Rp 6,3 juta; ataupun  tunjangan jabatan Rp 2,2 juta.  Perolehan itu pun, belum termasuk tunjangan bagi anggota yang merangkap jabatan. Seperti ketua  komisi ataupun ketua alat kelengkapan.

Karena setiap dewan,   memperoleh tambahan jika merangkap jabatan tersebut. Kendati begitu, kata Dion, ada beberapa hal yang patut dicatat.Rencana kenaikan itu sendiri, belum bisa diterapkan serta merta. Karena harus ada regulasi tambahan yang sifatnya menyeseuaikan dengan kemampuan daerah.

Saat ini, pihaknya  tengah mengusulkan pembahasan rancangan perda inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kalau untuk tahun ini sepertinya belum bisa diterapkan. Karena harus menunggu perda   serta perbup yang mengaturnya,” katanya.

Selain itu, besaran pendapatan yang diterima anggota dewan, belum termasuk potongan-potongan yang harus dikeluarkan. Mulai dari potongan pajak maupun potongan partai. Dimana besarannya bisa mencapai Rp 5 juta hingga Rp 6  juta.  Hal itu diakui oleh anggota dewan lainnya.

“Jadi, meskipun pendapatan besar, namun yang bisa dibawa pulang biasanya  kecil. Karena banyak potongan  yang harus dikeluarkan. Ada yang  hanya bisa membawa pulang  Rp 14 juta, bahkan ada pula yang hanya Rp 5 juta,” cerita salah  satu anggota dewan lain yang  tak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, wacana kenaikan pendapatan anggota dewan,  disikapi serius Direktur LSM Pusaka Lujeng Sudarto. Menurutnya, kenaikan itu tidak menjamin peningkatan kinerja dewan.  Karena itu, ia meminta DPRD  mengkaji terlebih dahulu rencana pengajuan rancangan  perda inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 “Hal yang perlu dicatat juga,   kenaikan tunjangan itu apa bisa  meningkatkan kinerja dewan? Kalau tidak, maka dibatalkan saja,” katanya. Sebab, kenaikan itu menurutnya mencederai asas kepatutan dan kelayakan. Apalagi, tugas dan fungsi dewan mulai legislasi, anggaran, maupun pengawasan menurutnya tak   terlalu baik. (radar)