Browse By

Mendikbud: Program 5 Hari Sekolah Lanjut

Tegaskan PPK Berbeda dengan FDS

PROBOLINGGO – Program 5 hari sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, tetap lanjut. Sampai kini Kemendikbud masih  memproses tahapannya dan tengah menanti  peraturan presiden (Perpres).

Program 5 hari kerja di sekolah ini dilanjut karena tujuan utamanya adalah untuk penguatan  pendidikan karakter (PPK).  Demikian ditegaskan Mendikbud Muhadjir Effendy saat bersilaturahmi ke kantor Jawa Pos  Radar Bromo, sore kemarin.

Loading...

Dalam kunjungannya bersama  Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Fauzan serta sang  istri Suryan Widayati, Mendikbud  disambut General Manager Jawa  Pos Radar Bromo HA Suyuti beserta tim redaksi.  Dalam pertemuan itu, Mendikbud Muhadjir menjelaskan bahwa  PPK merupakan poros utama perbaikan pendidikan nasional,  yang berkaitan erat dengan berbagai program prioritas pemerintah.

Ia mengatakan, lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas pada PPK, berkaitan erat dengan berbagai program  prioritas Kemendikbud di bidang  pendidikan dan kebudayaan. Lima nilai utama itu adalah Religius, Nasionalis, Mandiri, Integritas, dan Gotong Royong.

Program PPK ini, kata Muhadjir, juga berbeda jauh dengan full  day school (FDS). Baik itu teknis  maupun aplikasinya. Hanya saja, informasi yang separo membuat dua konsep ini seakan sama persis. Adapun konsep sederhana memang memakai 5 hari kerja.

Lebih  tepatnya 5 hari di sekolah, yang  dalam sehari memang akan menerapkan 8 jam kerja. Dengan asumsi, jika diterapkan 5 hari,   maka guru akan mendapat kebagian jam mengajar selama 40  jam dalam sepekan.

“Beban guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menilai, membimbing, melatih, serta melaksanakan tugas tambahan sudah terpenuhi ketika berada di sekolah tanpa harus berkeliling ke instansi lembaga pendidikan  lainnya,” ungkapnya. Di Indonesia sendiri, kekurangan  jam mengajar untuk guru menjadi persoalan klasik.

“Dari catatan  kami, saat ini ada lebih dari 28  ribu guru (berstatus PNS dan  dapat sertifikasi), kekurangan jam mengajar. Dengan begitu mereka terhambat untuk mendapat tunjangan sertifikasi,” beber Muhadjir. Konsep PPK ini, kata Muhadjir, akan lebih menguntungkan banyak pihak.

Guru misalnya, akan terkurangi beban kerjanya. Terutama bagi guru yang harus memenuhi jam mengajar, sehingga  harus pindah dari satu tempat  ke tempat lain. “Asumsinya, kalau  guru mengajar 8 jam sehari, sepekan sudah 40 jam. Dan, itu sudah terpenuhi untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan sertifikasinya,” beber Muhadjir.

Selama ini, masih banyak guru yang kesulitan untuk memenuhi jam mengajarnya. Mereka akhirnya harus rela pergi ke sekolah lain dan terkadang justru memakan waktu perjalanan. Karena  itulah konsep 8 jam sehari, bisa menjadi solusi.

“Sebenarnya 8 jam itu kan jam kerja. Dengan begitu, jumlah jam kerja guru, sama dengan jam kerja PNS lainnya. Itu, keuntungan lainnya,” beber Muhadjir. Sementara, untuk siswa, 8 jam di sekolah juga bisa diisi dengan  hal positif lainnya selain kegiatan  belajar mengajar.

Nantinya, metode yang diajarkan juga lebih banyak pada penguatan pendidikan karakter. Sistem penilaiannya, cenderung kualitatif. “Bahkan, akan memakai student  record, sama seperti rekam medis seperti di kedokteran. Dengan  begitu, bakat siswa di luar akademis bisa terlihat. Dan, untuk mengembangkan bakatnya, bisa  lebih terarah,” beber Muhadjir.

Konsep PPK ini, lanjut Muhadjir, juga berbeda dengan FDS. Keba- nyakan, orang salah kaprah menyebut program 5 hari sekolah  ini sama persis dengan FDS, yang konon akan mematikan atau membuat madrasah diniyah  tutup.   Untuk PPK, madin justru diuntungkan.

Pasalnya, sekolah bisa bekerja sama dengan berkoordinasi dengan madin. Bahkan, bila ada kerja sama, apalagi diperkuat dengan peraturan daerah, Kemendikbud justru bisa mengu curkan dana bantuan untuk madin. Alasan itulah yang membuat  Kemendikbut tetap lanjut untuk  merancang program 5 hari sekolah yang ditujukan untuk PPK.

Program ini sudah dibahas secara   tertutup ini bersama presiden dan kementerian terkait. Program  PPK dengan waktu belajar lima hari bukan dibatalkan Presiden Joko Widodo, melainkan diperkuat  dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden.

“Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi perpres dan Kemendikbud akan menjadi leading sector dalam penyusunannya,” kata Muhadjir. Untuk sementara,  Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya perpres tentang PPK.

Perpres bisa jadi akan berbeda dari Permendikbud yang ada saat ini, melihat perkembangan dalam pembahasan. Muhadjir berharap penerbitan perpres nanti dapat mengatur mekanisme PPK secara lebih komprehensif. (radar)