Browse By

Nilai UN Jadi Acuan

Anggap Kesulitan UNBK dan UNKP Sama

PANGGUNGREJO – Setelah sekolah jenjang pendidikan menengah seperti SMA dan SMK diambil alih oleh Pemprov Jawa Timur, aturan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pun langsung terpusat di provinsi. Namun, hal itu kembali berubah, ketika  pemerintah pusat mengeluarkan Permendikbud Nomor 17/2017 tentang PPDB.

Berbagai aturan baru pun mewarnai penerimaan siswa baru tingkat menengah ini. Yang paling terasa, munculnya sistem  offline dan online yang diberlakukan secara serentak. Selain  itu, untuk persyaratan masuk ke  tingkat SMA dan SMK, hanya  menggunakan sistem nilai ujian  nasional (unas).

Loading...

Meskipun di masyarakat banyak yang mengeluhkan lantaran dari segi kesulitan soal berbeda.  Namun, Dinas Pendidikan menengah Wilayah Pasuruan tetap akan menggunakan acuan nilai UN, sebagai kualifikasi syarat masuk  di tingkat SMA dan SMK.

Indah Yudiani, kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan mengatakan, Pasuruan  tetap akan mengacu pada aturan  yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Penentuan ranking untuk masuk ke jenjang SMA dan SMK, memang melihat Sertifikat  Hasil Ujian Nasional (SHUN).

“Tetap kita ikuti aturan yang  berlaku, sehingga untuk seleksi  hanya menggunakan SHUN,”  terangnya. Indah–sapaan akrabnya–mengatakan, baik pelajar SMP yang melaksanakan UNBK  maupun UNKP, akan disamakan.  Indah beranggapan, meski soalnya berbeda, namun dua jenis  ujian itu memiliki tingkat kesulitan yang sama.

“Bahkan, yang tulis pun ada  kode soal yang berbeda. Sehingga  memang tidak semua soal sama,  namun tingkat kesulitan soal yang  sama,” jelasnya. Untuk tahun 2017  ini, pendaftaran di tingkat SMA   dan SMK dilakukan 2 jalur. Yaitu,  jalur offline yang sudah berlangsung pada 12-19 Juni lalu.

Serta, jalur online yang akan dimulai 3-8  Juli mendatang.  Untuk jalur offline, persentase   yang diterima memang hanya 13 persen. Hal ini dilakukan,  terutama untuk masyarakat yang  kesulitan menggunakan teknologi. Kuota lain ditujukan untuk  5 persen jalur prestasi, 5 persen  adalah mitra warga, 3 persen  bidik misi, 2-5 pelajar inklusi, baru sisanya adalah pelajar yang  mendaftar di jalur online.

Indah mengatakan, ketentuan persentase tersebut untuk menghindari pungutan atas oknum-oknum tertentu dalam menerima pelajar. Khususnya di jalur khusus, seperti jalur prestasi dan sebagainya. Dikmen mengklaim sudah melakukan sosialisasi kepada  sekolah terkait PPDB ini. Sehingga, dipastikan gratis dan tidak ada pungutan apapun.

Selain itu, Indah melarang ada  tes lain yang dilakukan sebelum  calon siswa benar-benar dite- rima di sekolah tersebut.  “Kalau ada tes lain seperti TPA  atau psikologi, boleh dilakukan.  Tapi, setelah pelajar sudah diterima. Biasanya dilakukan untuk penjurusan di sekolah tersebut,” terangnya.

Untuk tahun 2017 ini, pagu yang  diberikan total mencapai 10.332  kursi di SMAN dan SMKN Kota  dan Kabupaten Pasuruan. Dengan rincian, 1.116 kursi untuk 4  SMAN di Kota Pasuruan dan  1.224 kursi di 2 SMKN di Kota Pasuruan. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, ada 2.664 kursi di 8 SMAN dan 5.328 kursi di 14 SMKN. (radar)