Browse By

Wajib Mundur ketika Ditetapkan

BERNIAT NYALON: Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi dalam sebuah kegiatan.

BANGIL – Pilkada Kabupaten Pasuruan akhir-akhir ini menghangat. Sejumlah tokoh mulai menunjukkan hasratnya “mengadu nasib” untuk menjadi orang nomor satu dan nomor dua. Tak hanya politisi maupun dari  kalangan swasta, dari latar belakang pejabat  juga ada.

Yakni, Kepala Dinas Pendidikan setempat, Iswahyudi. Diketahui, Iswahyudi mengam­bil formulir pencalonan PDIP.  Terkait pencalonan Iswahyudi, KPU Kabupaten Pasuruan menegaskan jika ada pejabat yang  mencalonkan diri, maka kon­sekuensinya harus mundur dari  jabatan tersebut.

Hal itu sesuai  dengan UU Nomor 10/2016 ten­tang Pemilukada. Hal itu diungkapkan Titin Wahyuningsih, Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pasuruan. Titin mengatakan, saat ini untuk pencalonan resmi ke KPU memang belum dibuka.

Namun, jika nantinya ada pejabat aktif yang mencalonkan diri, maka  harus mengundurkan diri dari jabatannya.  “Sehingga, kalau masih proses  di tubuh internal partai sampai pendaftaran ke KPU masih belum.  Baru setelah kita verifikasi sudah  mendapatkan 20 persen kursi dari DPRD dan ditetapkan resmi  oleh KPU, baru paslon wajib me­ngundurkan diri dari jabatannya,” ungkapnya.

Loading...

Namun, untuk bupati dan wakil  bupati yang kembali bertarung,  tidak perlu mundur. Melainkan hanya cuti selama kampanye berlangsung.  Winaryo Sujoko, ketua KPU  Kabupaten Pasuruan menam­  bahkan, bagi pejabat yang telah  resmi mendaftar, maka status  PNS­nya otomatis hilang.

Pendaftaran pasangan calon (paslon) sendiri baru dibuka 8 Januari  2018 mendatang, sedangkan penetapan paslon pada 12 Fe­ bruari 2018. Terpisah, Mochammad Nasir,  kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  (BKP2D) Kabupaten Pasuruan  mengatakan, untuk informasi  terkait aturan PNS yang me­ngajukan menjadi paslon, akan mengikuti aturan yang berlaku.

Sampai saat ini, Nasir mengklaim belum ada PNS yang mengajukan pengunduran diri terkait permasalahan politik. Sementara itu, Iswahyudi enggan mengomentari keputusannya mengambil formulir penca­lonan di PDIP. (radar)