Browse By

Listrik Mahal, Ngelurug Dewan

Tunggu Kebijakan Pemkab

BANGIL – Sejumlah warga Kecamatan Lekok, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, kemarin (10/5). Kedatangan  mereka, meminta dewan agar bisa membantu untuk mengupayakan pengenaan tarif subsidi listrik bagi warga setempat.

Pasalnya, tarif yang dikenakan  terhadap mereka tergolong tarif bisnis. Karenanya, mereka harus membayar biaya berlipat-libat untuk membuat rumah terang benderang dengan aliran listrik. Padahal, voltase listrik yang mereka kenakan, tergolong untuk masyarakat miskin, yakni 450 VA (volt ampere).

Loading...

 “Selama ini, kami harus mengeluarkan biaya besar untuk listrik  di rumah-rumah kami. Bahkan, biaya tersebut, setara dengan kelas menengah bahkan bisa skala bisnis,” kata Sofian, ketua  Paguyuban Warung Listrik Lekok,  saat mengadu ke Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sofian menjelaskan, ada tujuh warga desa yang harus menanggung biaya listrik tinggi. Biaya tinggi itu harus dibebankan kepada warga lantaran menikmati listrik dengan menggunakan warung listrik (warlis, Red).  Karena tidak semua warga bisa tersentuh listrik langsung dari PLN. Bahkan, ada dua desa yang benar-benar tak tersentuh pendaftaran layanan PLN secara langsung.

Disebabkan, harus melalui  perantara warlis tersebut.  Yakni, Semedusari sebanyak 250  KK dan Alastlogo sebanyak 500  KK. Sementara lainnya, sebagian  ada yang tersentuh layanan pendaftaran PLN. Di antaranya, Wates  sebanyak 250 KK yang masih warlis;  Pasinan sebanyak 300 KK pengguna listrik melalui jaringan warlis; serta  Balunganyar dengan 80 KK yang juga menik mati listrik.

Kemudian, wilayah Gejukjati sebanyak 40 KK pelanggan listrik  melalui warlis, dan satu desa di  wilayah Kecamatan Nguling. Yakni, Sumberanyar sebanyak  150 KK yang memanfaatkan jaringan warlis. “Khusus untuk Semedusari dan Alastlogo, Kecamatan Lekok,  murni menggunakan warlis.

Tidak  melalui pelayanan pendaftaran PLN untuk bisa memperoleh  listrik. Untuk lainnya, ada yang   sudah terdaftar PLN, tapi sebagian masih belum,” bebernya. Semua pengguna jaringan warlis, hanya mampu memperoleh  beban listrik setinggi 450 VA.

Mereka hanya bisa menikmati  layanan untuk menonton televisi,  kipas angin, dan lampu. “Kalau kulkas sudah tidak mampu. Pastinya, sering jeglek,” akunya. Namun, beban biaya listrik yang  harus mereka tanggung, jauh  dari biaya listrik rumah tangga.

Mereka harus menyetor ke masing-masing ketua paguyuban  walis di masing-masing desa,  rata-rata Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Hal ini seiring dengan tingginya  beban warlis ke PLN. Bayangkan, satu bulannya, saat ini bisa sampai Rp 43 juta.

“Setiap desa berbeda- beda. Tapi, ada yang sampai Rp  43 juta,” sambung dia. Tingginya tarif itu pun, dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan pencabutan subsidi listrik  untuk beban 900 VA tahun 2016.

Pencabutan itu pun, berdampak  terhadap pelanggan warlis yang harus membayar listrik membengkak. Semula, rata-rata biayanya masih diangka Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.  Namun, tiga bulan terakhir sudah melebihi Rp 200 ribu per  KK.

Persoalannya bukan hanya di situ. Pelanggan warlis juga  harus membayar biaya pajak PJU  yang sejatinya, tidak mereka gunakan. Biaya pajak tersebut, bisa  mencapai Rp 2,5 juta per bulannya. “Padahal, tidak ada lampu PJU yang kami pasang. Tapi, tetap  dikenai biaya itu,” urainya.

Hal inilah, yang menjadi keluhkesah warga wilayah Kecamatan Lekok. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa memberikan subsidi untuk biaya listrik warga setempat. Selain itu, mereka juga  berharap adanya penyaluran  listrik langsung dari PLN, sehingga beban listrik yang mereka tanggung bisa lebih rendah.

“Masyarakat yang berada di kawasan AL, tidak bisa melakukan pendaftaran listrik langsung dari PLN. Sehingga, kami menggunakan warlis tersebut. Nah, kami  berharap ada regulasi baru agar  kawasan kami juga bisa mendaftar  untuk menjadi pelanggan PLN. Supaya, beban listrik kami bisa  lebih rendah,” harap dia.

Kepala PLN Rayon Grati Wignyo mengutarakan, persoalan pendaftaran listrik waga melalui jaringan PLN langsung tergantung koordinasi pemkab dengan Kementerian ESDM. “Kami tinggal menjalankan. Kebijakannya, tergantung pusat,” sampainya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat bakal mendorong pemkab untuk  bisa mengomunikasikan dengan Kementerian ESDM terkait persoalan ini. (radar)

Incoming search terms:

  • Berita PASURUAN KOTA di Desa SUMBER ANYAR