Browse By

May Day, Momentum Tagih Janji

PERINGATAN Hari  Buruh Internasional atau yang dikenal dengan istilah May Day hari ini (1/5), menjadi agenda  rutin bagi buruh menyampaikan aspirasinya. Beragam tuntutan disampaikan demi memenuhi hak-hak yang  harus diterimanya.

Karena selama ini buruh menilai, perusahaan belum sepenuhnya memberikan hak mereka. Sebelum peringatan May Day sendiri, gelombang aksi unjuk  rasa dilakukan buruh. Di Kabupaten Pasuruan misalnya. Sepanjang 2017 saja, sudah ada 12  kali aksi unjuk rasa yang dilakukan.

Enam aksi di antaranya malah terjadi di bulan April. Jika menilik pada aksi buruh  tahun lalu, ada tren kenaikan aksi yang dilakukan buruh. Tahun lalu, ada sekitar 33 aksi yang dilakukan. Memang, jika dibandingkan dengan Kota Pasuruan serta Kota/Kabupaten Probolinggo, aksi buruh di Kabupaten Pasuruan  lebih massif.

Loading...

Hal itu bukan tanpa sebab. Selain karena masih banyak perusahaan yang belum memberikan hak normatifnya, tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan berani menyuarakan pendapatnya di depan umum. Peringatan May Day tahun ini  pun, tidak akan sepi dari aksi.

Serikat Buruh Muslim Indonesia  (Sarbumusi) Kabupaten Pasuruan adalah salah satu serikat buruh yang akan turun ke jalan. Mereka akan menggelar aksi di beberapa titik, dengan Alun-alun Bangil sebagai episentrumnya. Di sinilah,  mereka akan menggelar orasi  menyerukan unek-uneknya. 

“Ada 10 ribu buruh dari Sarbumusi yang siap turun jalan pada  hari H. Titik kumpulnya di Alun- alun Bangil. Kami akan menggelar orasi dan doa bersama di Alun- alun Bangil,” sambungnya.  Dalam May Day kali ini, ribuan buruh dari Sarbumusi bakal menyerukan triple 8. Yakni penerapan  8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam bersosialisasi.  

“Selama ini, buruh cenderung  memiliki keterbatasan waktu untuk bersosialisasi karena imbas tingginya jam kerja. Padahal, mereka merupakan mahluk sosial yang sudah seharusnya memiliki hak untuk bersosialisasi dengan  masyarakat,” ungkap Suryono  Pane, ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan.

Dikatakan Suryono–sapaan akrabnya–, perburuhan di wilayah Kabupaten Pasuruan saat ini, lebih mengarah pada sistem perbudakan. Para buruh diperas keringatnya untuk bekerja, namun upah mereka tidak diberikan.

Bahkan, tak sedikit pula perusahaan yang mengabaikan hak- hak buruh. Mereka dipekerjakan  tanpa jaminan kesehatan kerja,  serta mudah digantikan oleh karyawan baru. Padahal, masa kerja mereka sudah puluhan tahun  dan seharusnya mendapatkan  pesangon yang semestinya.

“Contohnya PT Surabaya Ren Ding Plastic di PIER. Total Rp 28  miliar gaji buruh tak dibayarkan dan pihak perusahaan memilih kabur. Begitupun dengan PT TAP  Gempol. Tanpa alasan jelas, buruh yang sudah bekerja hingga 25  tahun, tiba-tiba tidak diperbolehkan masuk dan malah diganti oleh karyawan baru. Hal ini mengesankan adanya perbudakan  modern yang dilakukan pihak- pihak perusahaan,” beber Suryono.

Aksi juga akan dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal  (FSPMI) Kabupaten Pasuruan. Menurut Djazuli, ketua FSPMI  Kabupaten Pasuruan, momen  hari buruh bukan untuk berfoya-foya. Karena masih banyak persoalan yang melilit perburuhan di Kabupaten Pasuruan.

Djazuli mengatakan, buruh FSPMI bakal mengepung gedung Grahadi Surabaya. Di sanalah, mereka akan menyampaikan unek-uneknya. Salah satunya terkait PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, agar segera dicabut. Karena kenaikan upah yang didapatkan buruh, tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan pokok.

Termasuk, Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik. Kenaikan upah yang didapatkan buruh, hanya 8 persen per tahunnya. Namun listrik, bisa sampai 50 persen. “PP tersebut juga mengkebiri hak berserikat tanpa berunding,” paparnya.

Tuntutan secara nasional, kata Djazuli, penolakan terhadap sistem pemagangan kepada para pekerja. Pasalnya, sistem tersebut tidak memiliki keberpihakan kepada buruh. Sebab, buruh di pekerjakan mirip pelajar. Sehingga, mereka tidak mendapatkan upah, melainkan hanya uang saku.

Selain itu, pihaknya menekankan agar pemprov bisa mengatasi persoalan disparitas upah. Pasalnya, upah buruh di wilayah  Jatim, banyak mengalami ketimpangan. Contohnya untuk Kabupaten Pasuruan, UMK sekitar Rp 3,3 juta. Sementara, di Kota Pasuruan hanya Rp 1,5 juta sampai Rp 1,6 juta.

Tuntutan lainnya, terkait penangguhan UMK. Pasalnya, setiap SK yang dikeluarkan Gubernur tidak ditentukan nilainya berapa yang harus dibayar. Hal ini, menjadi celah bagi perusahaan untuk membayar seenaknya.

“Padahal, MK (Mahkamah Kons titusi, Red) sudah menetapkan kalau kurang bayar karena adanya penangguhan UMK itu, seharusnya menjadi utang perusahaan untuk dibayar diakhir tahun. Tapi, kenyataannya, pihak perusahaan malah menjadikan cara itu untuk membayar buruh seenaknya,” tandas dia.

Gunawan Karyanto, ketua FKUI SBSI Pasuruan mengatakan, pihaknya menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya dan juga permagangan. Karena itu, ia meminta klausul di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur soal itu dihapus.

Dimana pada pasal 64 menyebutkan, bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis.

“Outsourcing dan kontrak kerja harus dihapus. Karena ini merugikan dan musuh bersama kaum buruh. Jika tetap terus dipertahankan, tidak ada buruh sejahtera,” tegas pria asal Gempol tersebut. Sebaliknya, Sugeng Wahyudi, ketua F-Lomenik SBSI Pasuruan mengatakan, ia dan anggotanya juga tetap akan melakukan aksi memperingati May Day esok.

Namun, aksi yang dilakukan berupa konvoi sekaligus ziarah kubur ke makam ikon buruh, Mar sinah di Nganjuk dan Presiden keempat RI, Gus Dur di  Jombang. “Ini, agenda kami rutin di tiap tahunnya, tepatnya saat May Day. Untuk demo tetap ada, tapi di luar 1 Mei,” ungkapnya.

Jika buruh di Pasuruan sepakat menggelar aksi besar-besaran, tidak demikian halnya buruh di Kota Probolinggo. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Kota Probolinggo memastikan jika tidak akan mengirim wakilnya untuk melakukan aksi di Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Faisol, ketua SPSI setempat.

“Tidak ada agenda mengirimkan wakil untuk aksi buruh di luar kota. Kita lakukan di dalam kota saja,” ujarnya. Hal itu diperkuat Nur Jatim, kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, Disnaker Kota Probolinggo.

Tidak adanya buruh perusahaan kota yang beraksi di Surabaya, merupakan hasil kesepakatan antara Disnaker, perusahaan, dan SPSI. “Semua kegiatan berkaitan May Day akan dilakukan di masing- masing perusahaan.

Berdasarkan SE dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, unit SPSI di masing- masing perusahaan mengadakan kegiatan untuk mempererat hubungan antara pekerja dan perusahaan,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus  Hernawan mengatakan, setiap kasus perburuhan selalu diupayakan dengan jalan mediasi.  Namun, jika kemudian buruh memilih aksi, pihaknya tak bisa  mencegah.

“Kebanyakan yang mengajukan mediasi itu serikat, jadi dalam mediasi kami datangkan kedua pihak. Dilakukan pembahasan,  hingga muncul usulan yang kami berikan sebagai solusi,” terang Agus.  Ia juga mengatakan bahwa usulan  tersebut memang tak mempunyai dasar hukum untuk dijadikan sebagai acuan. Hanya saja, apabila usulan itu tak diterapkan, maka persoalan akan meluas dan bisa diajukan pada Pengadilan Hukum Industri (PHI).

“Sejauh ini, banyak kasus berhenti di proses mediasi. Jadi, kasusnya klir ketika solusi yang disepakati perusahaan dan buruh, saat mediasi itu direalisasikan,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Yoyok Heri  Sucipto menegaskan, pihaknya  tetap mengapresiasi akan perjuangan buruh yang melakukan  aksi. Pihaknya juga berjanji akan  terus memfasilitasi persoalan  buruh dengan perusahaan. (radar)