Browse By

Raperda RTRW Lambat, Investasi Terhambat

Masih Dimintakan Persetujuan Kemendagri

MAYANGAN – Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo, sejauh ini belum jelas kapan  akan dibahas bersama DPRD. Sebab, sejauh ini masih dimintakan persetujuan  ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Probolinggo Muhammad Son Hadji mengakui, jika proses penyusunan revisi Raperda RTRW ini cukup lama.  Sebab, pengajuan dari daerah telah  dilakukan sejak 2015, namun sampai 2017 masih belum masuk pembahasan  di DPRD.

Loading...

“Sampai sekarang draft raperda ini (RTRW) masih ada di Kemendagri. Menunggu disetujui oleh Kementerian  lain. Bila draft telah selesai disetujui Kemendagri, kemudian masuk pembahasan di DPRD. Hasilnya juga masih  di Gubernur,” ujarnya.

Mantan kabid Sosial Bappeda dan  Litbang Kota Prooblinggo, ini mengatakan, jika di banding proses penyusunan raperda RTRW 2010, penyusunan revisi Raperda RTRW ini  terbilang lama. Katanya, saat itu Perda RTRW di ajukan 2009, tahun 2010  disetujui.

“Ada mekanisme yang berubah dalam proses revisi ini, namun proses mana yang berubah ini bidang  fisik yang lebih mengerti,” ujarnya. Son Hadji mengatakan, lambatnya proses penyusunan RTRW ini jelas berdampak pada berbagai sektor, salah  satunya dibidang investasi. Sebab, belum ada kepastian tentang status  lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.

“Pengembang perumahan jelas belum berani buka lahan jika tidak jelas status lahannya. Bagaimana jika setelah revisi perda lahannya malah jadi lahan hijau? Jelas sudah tidak bisa dialihfungsikan untuk pemukiman,” ujarnya. (radar)