Browse By

Puluhan Buruh Ngemis di Alun-alun

BANGIL – Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Pasuruan, kemarin  menggelar aksi ngemis di jalan depan Alun-alun Bangil. Langkah itu mereka lakukan sebagai luapan protes tak kunjung jelasnya persoalan perburuhan yang mereka rasakan.

Aksi ngemis di jalan itu, mereka lakukan sejak pukul 08.00 pagi. Dalam aksi itu, mereka juga membentangkan banner protes. Ketua Basis Sarbumusi PT Halim Jaya Sakti, Tri Adji Yatmoko menguraikan, aksi pengumpulan koin itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemkab atas  persoalan perburuhan yang mereka alami secara berlarut- larut.

Sudah lebih dari setahun, persoalan perburuhan di pabrik sandal yang ada di Kejapanan, Kecamatan Gempol, itu berlangsung. Namun, hingga kini tidak  ada penyelesaiannya.  “Kami terpaksa ngemis. Ini bukan hanya untuk makan pribadi. Karena sebagian uangnya nanti, akan kami berikan ke pemkab agar persoalan yang kami hadapi bisa segera diselesaikan. Ini,  sebagai bentuk protes kami karena berlarut-larutnya persoalan yang kami hadapi,” jelas dia.

Ia menyampaikan, mereka yang terlibat dalam aksi kemarin, merupakan buruh dari lima perusahaan. Selain PT Halim Jaya  Sakti, ada pula dari Argalindo di Beji, Soedali di Pandaan, TAP di Gempol, dan PT Randing  Plastik di kawasan PIER.

Loading...

Tuntutan mereka, kata Tri Adji, adalah hak-hak normatif. Selain  gaji yang tak dibayarkan, juga  persoalan tunjangan hari raya (THR) yang tak mereka dapatkan. Di samping itu, selama bekerja  mereka menganggap perusahaan melakukan pelanggaran UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.

Selain gaji di masing-masing perusahaan yang tak sesuai UMK, juga tidak diikutkannya karyawan pada program  BPJS serta tidak adanya THR. Selain itu, mereka juga minta kejelasan status. Jika memang di-PHK mereka menuntut adanya pesangon adanya pemberhentian tersebut.

“Yang menjadi tuntutan kami adalah hak- hak normatif,” sambungnya. Di samping itu, Tri Adji juga mendesak agar Disnaker Kabupaten Pasuruan segera menyerahkan nota dua ke pihak Polres  Pasuruan. Langkah tersebut dilakukan agar perkara perburuhan yang mereka rasakan tersebut, bisa segera diproses.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan menguraikan, pengawasan persoalan perburuhan saat ini tidak lagi  ditangani Disnaker Kabupaten Pasuruan. Melainkan provinsi.  Terkait nota dua yang dimaksud,  sudah menjadi kewenangan pengawas provinsi. Dan, biasanya  hal itu bersifat rahasia.

 “Memang nota dua itu, sifatnya rahasia. Soal diserahkan ke kepolisian atau tidak, bisa konfirmasi lebih lanjut ke provinsi,”  bebernya. Dikatakan Agus, persoalan perburuhan lima perusahaan tersebut, masih tahap mediasi di Disnaker Kabupaten Pasuruan. Ia mengakui, penyelesaian polemik itu memang cukup alot.

“Masing-masing pihak memiliki argumen. Makanya, prosesnya cukup lama lantaran masing- masing pihak memiliki pandangan masing-masing. Pihak perusahaan menyatakan kalau perusahaannya sudah tak membaik,  namun pihak buruh menilai hal itu sebuah kebohongan. Nah,  inilah yang membuat persoalan itu berlarut hingga sekarang,” sampainya.

Perkara tersebut, memang belum masuk ke Pengadilan Hu bungan Industrial (PHI). Sebab,  persoalan itu dipandang masih  bisa diselesaikan melalui mediasi. “Namun, bukan tidak mungkin, kalau memang tidak  ada titik temu, arahnya nanti ke PHI,” jelasnya. (radar)