Browse By

139 Ponpes Tak Perpanjang Izin

PANGGUNGREJO – Ratusan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Pasuruan, tidak memperpanjang izin di Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Karenanya, Kemenag setempat menganggap ponpes tersebut vakum alias tidak beroperasi.

Untuk bisa dikatakan beroperasi, ponpes tersebut harus mengurus perpanjangan izin. Hal tersebut diungkapkan Sarjono, kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Pasuruan.

Sarjono mengatakan, pihaknya wajib mendata semua lembaga pendidikan agama maupun keagamaan. Hal itu merujuk PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Loading...

“Dari PP tersebut, Kemenag memang berkewajiban untuk mendata semua kegiatan keagamaan. Termasuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten  Pasuruan,” ungkapnya. Diketahui, pengajuan pemutakhiran izin  operasional ponpes, dilakukan 5 tahun sekali.

Dikatakan Sarjono, data awal yang dimiliki Kemenag, jumlah  seluruh pondok pesantren yang  ada di Kabupaten Pasuruan mencapai 321 lembaga. Sayangnya,  hingga kemarin jumlah ponpes  yang melengkapi administrasi, termasuk mengurus pengajuan  pemutakhiran izin operasional,  hanya 182 lembaga. Ini, berarti ada 139 Ponpes yang dinyatakan vakum  atau tidak bisa beroperasi.  

Sarjono mengatakan, dengan tidak lagi mengantongi izin operasional, maka secara kelembagaan tidak bisa lagi menjadi  ponpes. “Tapi, ya hanya padepokan saja. Termasuk jika ada  santrinya, ya tidak bisa mendapatkan surat lulus ponpes yang justru merugikan santri sendiri,”  ungkapnya.  

Menurutnya, ada sejumlah  faktor yang membuat ponpes tidak lagi memperpanjang izin  operasionalnya. Mayoritas terkendala administrasi. Seperti, belum memiliki badan hukum,  kepemilikan tanah masih belum jelas, termasuk jumlah santri yang kurang dari 15 orang. 

“Sehingga, yang Kemenag bisa lakukan adalah melakukan pembinaan dan melayangkan surat pemberitahuan,” terangnya. Agar  ponpes yang tidak memiliki izin operasional ini segera melengkapi persyaratan administrasi.

Kemenag sendiri tidak memberikan batas waktu untuk ponpes  yang terkendala administrasi.  Namun, jika terlalu lama vakum, nantinya ponpes juga bisa ditutup dan dilarang beroperasi.  Sementara itu, Ketua Komisi  4 DPRD Kabupaten Pasuruan  Sobih Asrori mengatakan, aturan yang diberlakukan Kemenag untuk kegiatan pendidikan keagamaan termasuk ponpes memang berlaku se-Indonesia, termasuk  di Kabupaten Pasuruan.

Namun, banyaknya ponpes yang tidak memperpanjang izin  operasional atau memilih tidak mengurus izin operasional, karena banyak ponpes yang sudah mandiri. Mandiri ini dalam artian, ponpes memiliki program pendidikan sendiri dan mengeluarkan  ijazah sendiri.

“Izin operasional itu kan sifatnya untuk menerima bantuan, sedangkan ada ponpes di lapangan  yang memang tidak membutuhkan  izin operasional. Lantaran mereka juga sudah jalan,” ungkapnya.  Terkait masalah ijazah atau sertifikat kelulusan, ponpes biasanya merupakan pendidikan diniyah yang tidak membutuhkan kelanjutan  untuk pendidikan selanjutnya.

Selain itu, komisi 4 juga tetap melakuan sosialisasi agar ponpes bisa tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenag. “Tapi, kalau yang tidak mau,  kita juga tetap tidak bisa memaksa.  Tapi, tetap kita sosialisasikan agar terkait aturan ini bisa diketahui oleh semua ponpes yang ada,” pungkasnya. (radar)