Browse By

Warga Gugat Pemprov Jatim

Terkait Sengketa Lahan Tol Paspro

GRATI – Lahan seluas 8.281 meter persegi yang terdampak proyek pembangunan tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) di  Dusun Njebeng, Desa Sumberdawesari,  Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kini dalam status sengketa.

Sebab, dua warga setempat yakni  Tarjan dan Markasan, mengklaim tanah yang tersertifikat atas nama Dinas Pertanian Pemprov Jatim  itu adalah miliknya. Hal itu terungkap saat sosialisasi surat Gubernur Jatim, terkait  pelaksanaan tol di atas tanah sengketa.

Loading...

Pelaksana jalan tol mengundang warga Desa Sumberdawesari yang tanahnya terimbas proyek tersebut. Termasuk, dua warga yang melayangkan  gugatan. Pertemuan itu digelar di kantor Kecamatan Grati sekitar pukul 10.00.

Sebelum dilakukan sosialisasi, sejumlah pihak menyusun berita acara peninjauan lapangan. Pihak yang menyusun di antaranya Dinas Pertanian Pemprov Jatim,  BPKAD Pemprov Jatim, Bappeda Pemprov Jatim, Kanwil BPN Jatim,  Bakesbangpol Pemkab Pasuruan,  Muspika Kecamatan Grati, dan PPK Tol Paspro.

Berita acara tersebut berisi sejumlah kesepakatan. Ada 3 poin yang harus disepakati pihak-pihak tadi dengan warga. Pertama, konstruksi tol Paspro di atas lahan sengketa akan tetap dilaksanakan sambil menunggu  proses hukum.

PPK tol akan tetap melakukan penilaian tanah serta melakukan konsinyasi untuk proses ganti rugi. Kedua, warga sepakat proses  pembangunan tol tetap berjalan di atas tanah sengketa, sambil  menunggu putusan inkracht  pengadilan.

Ketiga, selama proses pembangunan, warga tidak akan  melakukan perbuatan yang melanggar hukum (merusak, menghambat, dan melakukan perbuatan tidak terpuji) dan tetap  menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah.

Meski kesepakatan itu tidak berpihak pada penggugat, namun kedua penggugat tetap menandatangani kesepakatan tersebut. Kepada koran ini, Khosim, warga yang mendampingi Jemblung  Markasan dan Tarjan dalam persoalan tersebut mengatakan,  tanah yang disengketakan itu adalah milik pendahulunya.

Markasan mengaku, tanah itu milik pamannya yang bernama  Pangkat. Sementara Tarjan, mengaku tanah tersebut milik ayahnya. “Jadi, tahun 1951 itu disewakan ke Dinas Pertanian selama 25 tahun. Hingga tahun 1976 tidak dikembalikan. Ternyata saat dilihat di desa, sudah ada sertifikatnya atas nama Dinas Pertanian yang diterbitkan tahun  1998,” katanya.

Atas dasar itulah, dua warga tersebut kemudian mengajukan gugatan perdata ke PN Bangil yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  Provinsi Jatim Istijab menegaskan jika tanah tersebut merupakan  aset pemprov.

Meski begitu, ia membenarkan  bahwa Dinas Pertanian Rakyat (nama lama Dinas Pertanian),  pada tahun 1951 pernah memberikan hak pengelolaan tanah untuk warga setempat. Setelah pengelolaan tanah berakhir,  pemprov melakukan sertifikasi  tanah.

“Proses sertifikasi dilakukan sejak 1997 dan terbit 1998,”  terangnya.  Sementara itu, jika penggugat  tidak diperbolehkan melakukan apapun pada tanah sengketa tersebut, hal itu tidak berlaku  bagi pelaksana tol. Proyek tol Paspro tersebut akan terus dilanjutkan.

Ketua PPK Tol Paspro, Agus Minarno menegaskan, pihaknya tetap melanjutkan pelaksanaan  proyek sembari menunggu putusan sidang di PN Bangil. “Proses hukumnya tetap berjalan. Tapi, tidak mengganggu jalannya proyek. Selanjutnya kami lakukan  appraisal dan konsinyasi untuk  proses ganti rugi. Kontruksi fisiknya juga tetap dilanjutkan,” terangnya.

Ia bahkan menegaskan bahwa proyek tersebut akan selesai sesuai  target. Konstruksi jalan tol sepanjang 31,3 kilometer dari Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, hingga Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo itu, menurut Agus–sapaan akrabnya–,  direncanakan mulai open traffic pada Desember 2018 nanti.  Agus tidak peduli jika pihaknya dianggap tidak adil.

“Kalau ada yang bilang diskriminasi, ya silakan saja protes langsung ke  presiden. Karena ini inpres (instruksi presiden, Red). Proses pembangunan seperti jalan tol  ini perlu disegerakan. Kalau nunggu sengketa ya lama. Karena proyek ini demi kepentingan  umum,” jelasnya.

Setelah sosialisasi dan penandatanganan berita acara, selanjutnya di area objek sengketa tersebut, dipasang patok dan  garis penanda. (radar)

Incoming search terms:

  • pendapat warga tentang pembangunan jalan tol pasuruan-probolinggo
  • bagaimana khabar tol gempol banyuwangi
  • harga pembebasan tanah tol probolinggo
  • info pembangunan jalan tol pasuruan
  • jln tol baru bangil probolinggo
  • pembebasan lahan tol pasuruan probolinggo
  • tol bangil probolinggo
  • tol banyuwangi
  • tol surabaya probolinggo