Browse By

Mantan Kades Klenang Lor Ditahan

KRAKSAAN – Kasus dugaan korupsi ADD (alokasi dana desa) yang menjerat, Slamet Basuki mantan Kepala desa (kades) Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabuapten Probolinggo memasuki babak baru. Kejaksaan  Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo   kini menahan Slamet.

Penahanan dilakukan saat pelimpahan tahap dua dari penyidik  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  Polres Probolinggo, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis lalu  (6/4) lalu. Saat itu, tersangka Slamet meminta tidak dilakukan penahanan. Namun, Kejaksaan menetapkan untuk tetap ditahan  dan melanjutkan penahanan yang telah dilakukan penyidik Polres sejak awal Maret lalu.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Hariyanto Rante salu mengatakan, tersangka  kasus dugaan korupsi ADD Klenang Lor sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas beserta tersangka dan barang buktinya sudah ada di tangah jaksa penuntut.

Loading...

“Penyidikan dugaan korupsi ADD Klenang Lor sudah  tuntas. Sekarang berkas dan tersangkanya sudah ada di kejaksaan,” katanya pada Jawa Pos  Radar Bromo kemarin.  Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari setempat, Widi Trismono mengatakan, pihaknya tetap melakukan penahanan pada tersangka Slamet.

Saat ini, pihaknya tengah meneliti berkas sambil menyusun penuntutan atau dakwaan, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jatim. “Berkas sudah kami nyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke kami. Tersangka tetap kami tahan,” jelasnya.

Kasi Pidsus menjelaskan, diduga ADD yang disalahgunakan tersangka terjadi selama tiga  tahun berturut-turut. Yaitu 2010, 2011, dan 2012. Dengan nilai ADD selama kurun waktu itu berkisar Rp 210 juta. “Akibat penyalahgunaan ADD itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 80 juta. Itu sesuai hasil perhitungan audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan, Red),” terangnya.

Saat disinggung soal anggaran kegiatan yang disalahgunakan?  Widi mengungkapkan, hampir   semua dana ADD itu disalahgunakan. Baik itu anggaran kegiatan fisik maupun non fisik. Seperti halnya, tahun 2010 lalu kegiatan rehabilitasi balai desa yang diduga tidak sesuai dengan bestek.

Kemudian, di tahun berikutnya ada pembangunan fisik jalan paving. Dan terakhir pembangunan gorong-gorong   di desa pada tahun 2012. “Selain anggaran kegiatan fisik,  juga non fisik. Seperti halnya  pemberian honor perangkat  desa yang tidak sesuai dengan semestinya. Termasuk pengadaan inventaris kantor desa, diduga bermaslah,” paparnya.

Sedangkan, Bambang Wahyudi, Penasehat Hukum (PH) tersangka Slamet mengaku, upaya penangguhan penahanan sudah  dilakukan. Tapi, kliennya tetap  ditahan. Sehingga, pihaknya  mengalihkan fokus untuk menghadapi persidangan.

“Kami akan  siapkan untuk menghadapi persidangan nanti,” ujar pengacara yang ditunjuk Kejaksaan saat  pelimpahan tahap dua tersebut.  (radar)