Browse By

Terdampak Proyek Tol Gempas, Lima Rumah Warga Dirobohkan

BEJI – Sejumlah keluarga yang selama ini meninggali lima rumah di Dusun Kepuhrejo, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kemarin  (30/3) hanya bisa pasrah melihat rumahnya dirobohkan.

Kelima rumah itu dieksekusi PN Bangil karena terdampak proyek tol Gempol-Pasuruan. Selain mengeksekusi lima bidang  rumah, petugas kemarin juga mengeksekusi sebidang sawah. Protes  sempat dilayangkan keluarga yang meninggali rumah itu. Namun,  hal tersebut tak serta merta membuat petugas dari PN Bangil menghentikan langkah untuk melakukan  pembongkaran.

Dari pantauan Jawa Pos Radar  Bromo, proses pembongkaran rumah-rumah warga yang terdampak jalan tol berlangsung  sekitar pukul 10.00. Ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.

Loading...

Sebelum dilakukan eksekusi, petugas dari PN Bangil sempat membacakan hasil keputusan  pengadilan. Pemaparan itu berisikan tentang putusan adanya eksekusi serta ganti rugi yang  bisa didapatkan masing-masing  pemilik tanah dan bangunan.

Dalam pemaparan yang di lakukan di balai Desa Gununggangsir tersebut, keluarga yang rumahnya dieksekusi sempat protes. “Kami  merasa keberatan dengan harga  yang diberikan. Karena tidak sesuai dan belum ada kesepakatan,” ungkap Sunaryi, salah satu pemilih tanah di jalur tol  tersebut.

Sunaryi yang mengaku memiliki  lahan seluas 1.380 meter persegi  itu, hanya mendapatkan harga Rp 434 ribu per meternya. Padahal, lahan yang tak jauh dari situ, dihargai Rp 683 ribu. “Kami minta agar disamakan,” sambungnya.

Protes tak jauh berbeda disampaikan Bonar, suami dari pemilik  tanah dan rumah atas nama Sudarwati. Ia mengaku, hanya mendapatkan uang ganti rugi senilai Rp 301 juta atas rumahnya tersebut. Dari hitungannya, ia  menyebut paling tidak mendapat kan Rp 700 juta. Ia pun mengaku, tak memperoleh kejelasan atas pertanyaan siapa  yang harus bertanggung jawab atas eksekusi tersebut.

“Kami  memang kecewa. Tapi, bukan  berarti kami akan diam saja,” ungkapnya yang mengaku belum  akan melayangkan gugatan terkait  eksekusi tersebut. Usai pembacaan amar putusan untuk pelaksaan eksekusi, lima rumah pun dibongkar.

Sejumlah  protes yang dilayangkan tersebut, dijawab pihak perwakilan  PN Bangil kalau mereka bisa melakukan gugatan keberatan.  Dua alat berat pun dikerahkan,  tak jauh dari lima rumah yang  akan dieksekusi. Kelima rumah itu, milik Suliyani seluas 214 meter persegi, Sudarwati seluas 174 meter persegi, Sudimulyo 1.541  meter persegi, dan Sulita seluas 184 meter persegi.

Sementara,  satu tanah sawah yang tak luput  dari eksekusi merupakan milik Sunari, yang di dalam catatan pihak tol seluas 1.311 meter persegi.   Sebelum pembongkaran dilakukan, sejumlah perabotan yang ada di dalam masing-masing rumah  dikeluarkan paksa.

Begitu, barang-barang tersebut dipindahkan, alat  berat itu pun digerakkan. Sekitar tiga jam berlangsung. Lima rumah itu pun runtuh. Yulianto Puguh, PPK pembebasan lahan Tol Gempol-Pasuruan menegaskan, pemilik masing-masing rumah tersebut sejatinya sudah diberi kesempatan untuk mengosongkan rumahnya.

Pihaknya pun mempersilakan para pemilik untuk melakukan pengambilan uang  konsinyasi di PN Bangil. Namun, hal itu tidak lakukan.  Padahal, proyek tol Gempol–Pasuruan itu harus berjalan.  Seiring perintah Presiden Joko  Widodo, proyek tol Gempol-Pasuruan tersebut harus dituntaskan sebelum Lebaran. Bahkan, Lebaran seharusnya  sudah difungsikan untuk jalur mudik.

“Kami sudah memberi  kesempatan untuk melakukan  pembongkaran sendiri. Tapi,  karena tidak berkenan, terpaksa  kami melakukan ini (pem bongkaran) melalui PN Bangil,”  jelasnya. Di sisi lain, Ketua PN Bangil Gutiarso menyampaikan, ke enam  bidang yang dieksekusi tersebut,  bagian dari sejumlah penitipan ganti rugi yang masuk PN Bangil  atas proyek tol Gempol-  Pasuruan.

Ia mencatat, sejak 24 Agustus  2016 terdapat 41 berkas atau  bidang yang dititipkan PPK ke  pihak PN Bangil, untuk dilakukan ganti rugi atas lahan yang berada  di jalur tol.  Dari jumlah itu, sejatinya  kemarin (30/3) akan dilakukan eksekusi di tujuh bidang.

“Na mun, di lapangan hanya enam.   Karena, yang satu akhirnya mau untuk konsinyasi,” bebernya. Selain keenam yang menolak konsinyasi tersebut, masih ada  pemilik 17 bidang yang menunggu permohonan eksekusi dari PPK.  Karena sisanya, menyetujui untuk  dilakukan konsinyasi.

 “Total dana ganti rugi yang masuk, senilai Rp 7,5 miliar sekian.  Untuk eksekusi yang lain, kami  masih menunggu permohonan dari PPK,” jelas Gutiarso. (radar)

Incoming search terms:

  • bokeppasuruhan
  • tol rempas