Browse By

Nasib Ribuan Sukwan Menggantung

Rekrutmen Tunggu Petujuk Bupati

KRAKSAAN – Nasib ribuan pegawai tenaga magang atau tenaga sukarelawan (sukwan) di lingkungan Pemkab Probolinggo, menggantung. Sejauh ini, belum ada kepastian proses rekrutmen ulang setelah mereka di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

Ribuan tenaga magang atau sukwan itu di-PHK berdasarkan surat  edaran (SE) Bupati Probolinggo Nomor 800/44/426.307/2017. Melalui surat itu, Bupati meminta  seluruh tenaga magang atau sukwan yang diangkat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah  (SKPD) di-PHK. Itu, terhitung 6 bulan sejak surat ini terbit pada  23 Januari 2017.

Loading...

Berdasarkan surat itulah, Pemkab Probolinggo mendata tanaga magang dan sukwan yang selama ini pekerja di sejumlah SKPD. Mulai tingkat kecamatan sampai tingkat  SKPD. Termasuk, di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan  Dinas Kesehatan (Dinkes).

Hasilnya, ternyata ada ribuan tenaga magang atau sukwan yang selama ini diangkat tanpa surat keputusan (SK) bupati. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, hasil pendataan tenaga magang atau sukwan yang struk tural mencapai sekitar 1.050 orang. Itu, sudah termasuk tenaga kesehatan di puskesmas dan kecamatan.

Namun, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan nasib mereka. Terutama terkait kelanjutannya pasca pendataan. Sebab, pihaknya masih menunggu petunjuk Bupati  Probolinggo. “Untuk proses rekrutmen tenaga magang struktural di  Kabupaten Probolinggo, belum.  Kami masih menunggu petunjuk  dari ibu Bupati,” ujarnya.

Jumlah 1.050 orang itu, belum termasuk dari lingkungan Dispendik. Terutama dari kalangan guru yang jumlahnya mencapai lipat dua dibanding angka tenaga magang atau sukwan struktural. Kadispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, jumlah guru yang masih berstatus sebagai tenaga magang  atau sukwan cukup banyak.

Untuk  tingkat SD ada sekitar 2.063 guru. Meliputi, 1.840 guru yang mendapatkan honor dari BOSDA (APBD  Kabupaten Probolinggo) dan  423 guru dapat honor dari BOS  (APBN Pusat). “Kalau SMP ada sekitar 175 guru yang belum ber  SK Bupati,” ujarnya, kemarin.

Sejauh ini, kata Dewi, belum ada pengumuman soal proses rekrutmen. Prosesnya masih dalam pembahasan pemerintah daerah. Namun, pihaknya tidak  bisa melebihi waktu 6 bulan sejak turunnya SE Bupati, itu untuk mengurus rekrumen ini.

“Terkait proses rekruitmen, nanti pasti ada  pengumuman. Nanti masih akan  dibahas bersama BKD. Kami masih menunggu petunjuk Ibu Bupati juga,” ujarnya. (radar)

Incoming search terms:

  • sukwan probolinggo