Browse By

Warga Belum Rekam E-KTP Masih 34.617

Dispenduk Capil Jemput Bola, Gelar Perekaman di Kecamatan

PROBOLINGGO – Jumlah warga Kabupaten Probolinggo yang belum melakukan perekaman e-KTP, masih cukup tinggi. Yakni, sekitar 34 ribu lebih. Data itu berdasarkan data konsolidasi pusat. Ada banyak kendala yang menyebabkan kondisi  itu terjadi.

Salah satunya, minimnya kesadaran  masyarakat akan pentingnya e-KTP. Masyarakat  masih menganggap, tertib administrasi ke pendudukan (adminduk) bukan prioritas penting  dalam aktivitas sehari-hari. Warga baru mengurus saat membutuhkan.

Loading...

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Probolinggo Slamet  Riyadi, S.H., M.Si. mengatakan, masyarakat masih menganggap kepengurusan dokumen Adminduk belum penting. “Mereka baru mengurus ketika  mereka butuh. Misalnya, mengurus paspor umrah  atau haji,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Padahal, tertib Adminduk penting sekali. Slamet menjelaskan, dalam melakukan aktivitas apapun, terutama yang berkaitan dengan layanan publik,  pasti membutuhkan KK atau e-KTP. Untuk itu, kini pihakya melakukan pelayanan jemput bola.

“Pemerintah yang harus menjemput bola ke masyarakat. Salah satunya berkoordinasi dengan  kepala desa untuk mengimbau pada masyarakatnya agar ikut perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP,” terangnya.

Selain itu, terus intens berkoordinasi dengan  kepala desa, maupun lurah. Pihaknya juga mendekatkan pelayanan perekaman e-KTP di kantor kecamatan di semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. ”Harapannnya, bisa mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak hanya  pas butuh saja mengurus e-KTP,” tegasnya.  

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Wahyunani, S.Sos., M.M. memberikan informasi tentang perubahan kebijakan dalam  penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurutnya, UU Nomor 24 Tahun 2013 mengatur  tentang perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu yang diatur, masa  berlaku e-KTP yang semula 5 tahun, kini berlaku seumur hidup. “Aturan itu berlaku, sepanjang tidak ada perubahan  elemen data dalam e-KTP. Misalnya, perubahan status, nama, alamat, penambahan gelar, jenis kelamin, dan yang lain,” ujarnya.

Kedua, dalam pelayanan kependudukan yang sebelumnya adalah pendudukan, sekarang diubah pemerintah. Petugas harus melakukan pelayanan dengan pola jembut bola atau pelayanan keliling.  Ketiga, pencetakan dokumen/personalisasi e-KTP  yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta,  mulai Desember tahun 2014 dan seterusnya diserahkan pada Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Selain itu, pembuatan KK baru harus di tandatangani langsung Kepala Dinas Kependudukan. Kalau sebelumnya, camat boleh membubuhkan tandatangan. Namun, tahun ini tidak boleh.  Berkas pemohon KK juga harus bertanda tangan  dulu. Baru kemudian, kepala Dinas Kependudukan   dan Pencatatan Sipil bertanda tangan.

Dengan begitu, pemohon atau masyarakat bisa meneliti data yang ada di KK telah sesuai apa belum. Misalnya, penulisan nama, tanggal lahir,atau yang lainnya. “Jika terjadi kesalahan penulisan di kemudian hari, berarti kesalahan bukan pada pemerintah atau Dispenduk Capil. Namun, pada  pemohon,” terangnya. (radar)

Incoming search terms:

  • Cara buat ktp di probolinggo
  • cara buat ktp probolinggo