Browse By

Diduga Ada Penyelewengan, Kejari Selidiki TKD Bulusari

BANGIL – Kejari Kabupaten Pasuruan tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Bulusari, Kecamatan Gempol. Diduga, TKD seluas 4 hektare diambil manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu   tanpa prosedur yang sesuai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, pemanfaatan TKD untuk keuntungan pribadi berlangsung sejak 2016 lalu. Pemanfaatan yang dimaksud, yakni mengambil pasir dan  batu (sirtu) untuk dijual ke pengembang perumahan di Surabaya.

Persoalannya, hasil penjualan itu tidak masuk kas desa. Melainkan, diambil oleh oknum-oknum  yang kini masih diselidiki oleh Kejari. Menurut  informasi yang diterima koran ini, setiap harinya,   hasil pengerukan sirtu diangkut 60 sampai 70 unit dump truck berukuran besar.

Loading...

Harga rata-rata per dump truck, mencapai Rp 700 ribu hingga 800 ribu. Artinya, setiap harinya dari pengerukan itu menghasilkan Rp 42 juta sampai Rp 56 juta. Dengan kalkulasi itu, kerugian imbas pengerukan tanah kas  desa itu, mencapai miliaran ru piah. Sebab, diduga aktivitas penambangan itu sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Agus Hariyono membenarkan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pada pemanfaatan TKD Bulusari tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengumpulan data  dan bahan keterangan untuk menggali informasi terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Sejumlah pihak, menurut Agus–sapaan akrabnya–, sudah dipanggil untuk dimintai kete rangan. Termasuk Kepala Desa  Bulusari Yudono. “Sudah ada  beberapa orang yang kami periksa. Termasuk kepala desa,” sampainya.

Menurut Agus, aksi pengerukan  pernah dilakukan juga pada 2014  lalu. Namun, pemanfaatannya  saat itu untuk jalan desa yang  rusak. Setelah itu, tidak ada lagi  pengurukan di lahan kas desa  yang sebelumnya berupa kebun mangga itu.

Baru 2016 kemarin,  aktivitas pengambilan sirtu  pada lahan kas desa tersebut,  kembali dilakukan. Laporan yang diterima kejaksaan, pengerukan itu disinyalir sarat penyimpangan. Selain tak melalui prosedur yang benar,  juga tak ada kas masuk ke pemerintah desa. Sehingga, keuntungan dari pengambilan tanah  urukan tersebut, diterima segelintir orang.

“Nah, inilah yang  tengah kami telusuri,” bebernya.   Pihaknya sendiri belum bisa  menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam  perkara tersebut. Pasalnya, masih dibutuhkan sejumlah alat  bukti untuk menyimpulkan ada tidaknya korupsi dalam perkara    tersebut.

“Kami masih tahap puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” bebernya.  Sementara itu, Kepala Desa   Bulusari Yudono menegaskanmjika dirinya tidak terlibat dalam  persoalan tersebut. Namun, ia  tak memungkiri sorotan tengah mengarah padanya. Ia menjelaskan, kalau tanah yang dimaksud sebenarnya merupakan tanah eigendom yang sudah ditukar gulingkan oleh CV Punika sejak  tahun 1986 silam.

“Saya memang menjadi orang yang dituduh. Sebenarnya, saya  tidak terlibat dan tidak ada korupsi di situ. Karena tanah yang dikeruk tersebut bukan tanah  kas desa. Malinkan tanah P2 atau tanah eks eigendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika,”  bebernya. (radar)