Browse By

BOS Belum Cair, Sekolah Kelimpungan

Kasek Terpaksa Cari Utangan untuk Bayar Operasional

MAYANGAN – Pemerintah pusat sudah mengatur pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sistem  triwulan. Di Kota Probolinggo, sampai  kini dana BOS triwulan pertama masih  belum cair. Hal ini membuat sekolah baik SD-SMP kelimpungan karena tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan operasional sekolah.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala SD di Kota Probolinggo. Menurutnya, pencairan triwulan pertama 2017 ini  sangat terlambat. “Tahun lalu triwulan pertama cair Februari. Tapi sekarang sampai Maret belum cair, “ ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Loading...

Belum cairnya anggaran BOS ini, membuat sekolah harus berutang untuk memenuhi biaya operasional. Seperti membayar listrik, telpon, biaya Guru Tidak Tetap (GTT), serta kebutuhan sekolah lainnya. Utang ini pun dilakukan untuk segera menyelesaikan  kewajiban sekolah.

“Belum lagi anggaran untuk try out. Jelas harus dianggarkan sekolah,“ ujar sumber tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan operasional sementara di sekolahnya, kepala sekolah tersebut menyatakan meminjam uang  terlebih dahulu. Baik meminjam dari   bendahara.

“Ya terpaksa pinjam dulu atau memakai uang pribadi untuk sementara,” ujarnya.  Belum cairnya dana BOS ini, dibenarkan oleh Rey Suwigtyo, kadispendik Kota  Probolinggo. Keterlambatan pencairan BOS ini dari Pemerintah Pusat.

“Sudah disampaikan dari Pak Menteri  Pendidikan bahwa memang ada  keterlambatan pencairan dana BOS. Dari keterangan tersebut, paling tidak tanggal  21 Maret sudah cair. Ini sebagian sudah cair untuk SMP. Sementara SD menyusul,”  ujarnya.

Tyo–biasa dia disapa- mengungkapkan, bahwa saat ini untuk penyaluran BOS ada  perubahan mekanisme. Sehingga, perlu  dilakukan sosialisasi kepada sekolah baik  kepala sekolah maupun bendahara.  “Kami melibatkan konsultan BOS untuk melakukan sosialisasi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Arik Wilujeng, kasubag Program Dinas Pendidikan membenarkan jika ada perubahan dalam mekanisme  penyaluran dana BOS. Jika sebelumnya  BOS masuk sebagai hibah, saat ini BOS  dicatat sebagai pendapatan daerah.

Sementara itu, Wahyono, praktisi Pendidikan dari Universitas Negeri Malang  yang hadir dalam sosialisasi BOS kemarin  (27/3) di Aula Pendidikan Kota Probolinggo menyebutkan, bahwa ada pembagain  tugas dalam penyaluran dalam BOS.

“Salah satu poin penting yang harus disampaikan adalah sosialisasi BOS baik kepada komite sekolah maupun ke sekolah. Seperti yang saat ini dilakukan,” ujar Wahyono. Dosen dari Universitas Negeri Malang ini menyebutkan pentingnya bagi Tim  BOS sekolah untuk melakukan verifikasi   sesuai data pokok pendidikan sesuai dengan  kondisi riil sekolah.

“Ini, juga harus update sesuai dengan kondisi sekolah. Termasuk melengkapi dokumentasi untuk transparansi BOS,” jelasnya. Di Kota Probolinggo, dana BOS digunakan untuk membiayai operasional SD dan SMP. (radar)