Browse By

Aset Pemkot Pasuruan Kena Tol

Akan Ganti Bangunan dengan Luasan Sama

PURWOREJO – Proses pembebasan lahan terdampak pembangunan tol Gempol-Pasuruan (Gempas) di Kota Pasuruan, terus dilakukan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, memberikan waktu selama 14 hari bagi warga yang terdampak untuk melakukan komplain.

Tidak hanya milik warga, aset Pemkot Pasuruan  juga ada yang terkena tol Gempas.  Kasi Penataan dan Pengaturan Pertanahan pada BPN Kota Pasuruan Agung Haryanto  mengatakan, BPN telah rampung melakukan  pendataan tanah milik warga yang terdampak  tol.

Loading...

Senin lalu (20/3), pihaknya mengumumkan pendataan di tiap-tiap kelurahan. Warga yang terdampak tol, diberi hak untuk mengajukan komplain selama 14 hari. Jika dalam dua pekan ke depan, luas dan pendataan yang dikeluarkan BPN dianggap tidak sesuai, warga diberi kesempatan untuk meminta pendataan ulang  pada BPN.

“Hak komplain ini agar tidak  ada bidang lahan milik warga  yang luput dari pendataan.  Kami memberikan waktu 14  hari. Di luar itu, kami anggap sudah setuju,” katanya.  Agung menjelaskan, dari hasil   pendataan, BPN mendapati tanah aset milik pemkot juga ikut terimbas pembangunan tol.

Namun, berdasarkan UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, aset tersebut tidak akan diganti rugi. Melainkan diganti dengan bangunan yang luasnya serupa.

“Berdasarkan peraturan, tidak akan kami ganti rugi. Hanya akan kami ganti bangunan yang hampir serupa. Jumlah asetnya, saya  tidak hafal. Namun, ada di 5 kelurahan yang terdampak tol,”  jelas Agung.  Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan tol Gempas, Yulianto Puguh Setyawan menerangkan, baru satu kelurahan di  Kota Pasuruan yang lahannya  sudah bebas 100 persen. Yakni, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo.

Sementara, 4 kelurahan lainnya masih dalam proses pembebasan. Puguh-sapaan akrabnya- menjelaskan, dari 520 bidang lahan, 9 bidang lahan di Kelurahan Bukir sudah bebas. Di Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, baru 196 bidang yang sudah bebas,  sementara sisanya sebanyak 83 bidang, masih dalam proses.

Lalu, Kelurahan Wirogunan,  Kecamatan Purworejo, 50 bidang  sudah bebas, sementara 12 bidang masih dalam proses; Kelurahan  Tambakrejo, ada 17 bidang sudah bebas, sementara 68 bidang masih dalam proses; sedangkan di  Kelurahan Sekargadung, 23 bidang   sudah bebas, sementara 62 bidang masih dalam proses.

 “Baru Kelurahan Bukir yang   lahannya sudah bebas semua.  Sementara Kelurahan Wirogunan tinggal menyisakan 12 bidang.  Sedangkan di 3 kelurahan lainnya, belum ada perkembangan,” terang Puguh. (radar)