Browse By

Tersangka Pungli Dibebaskan

Kasus Pungli Prona dan Akta Waris

PANGGUNGREJO – Polres Pasuruan Kota akhirnya mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan, atas lima tersangka yang diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli).  Kelima tersangka itu dibebaskan pada Selasa  (21/3) lalu.

Meski begitu, penyidikan kasus tersebut tetap akan dilanjutkan. Kelima tersangka yang ditangguhkan itu di antaranya, Abdul Kholem, Sekretaris Desa Cukurgondang; Supriyadi, Kaur Keuangan Desa Cukurgondang; Sukariyadi, Kasun Brongkol; dan Abdus Syukur, Kasun Krajan.

Loading...

Keempatnya menjadi tersangka atas dugaan kasus pungli  Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Cukurgondang,  Kecamatan Grati.  Kemudian, Sekdes Kraton Kusaeni yang menjadi tersangka atas kasus dugaan pungli akta waris di Desa/Kecamatan Kraton.

Pengajuan penangguhan penahanan pada kelima tersangka, dilayangkan pihak keluarga maupun kuasa hukum tersangka. Ada sejumlah hal yang membuat polisi mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan tersebut.

“Semua tersangka pungli ditangguhkan, pertimbangannya karena pelayanan masyarakat di desa macet selama penahanan  dilakukan. Terutama untuk Sekdes Kraton, karena kondisi kesehatannya yang menurun. Dia   sakit kencing manis,” terang AKP  Riyanto, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota pada Jawa Pos  Radar Bromo, kemarin (22/3).

Namun begitu, ia menegaskan bahwa proses penyidikan akan  tetap dilanjutkan. Selain itu, kelima tahanan yang ditangguhkan hingga kini juga tetap menyandang status sebagai tersangka. Dalam proses penangguhan penahanan itu, kelima tersangka menekan  surat kesepakatan, akan tetap kooperatif selama penyidikan  berlangsung.

“Selain itu, mereka juga berjanji tidak menghilangkan barang   bukti (BB), tidak mengulangi perbuatan, dan tidak melarikan  diri selama proses hukum berlangsung,” imbuh pria yang juga  Kepala Penindakan Tim Saber Pungli tersebut.

Terpisah, Suryono Pane yang menjadi penasehat hukum Kusaeni mengatakan, pihaknya  telah mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya itu pada Senin (20/3) lalu. Pengajuan itu dilakukan, setelah pihaknya melakukan uji laboratorium terhadap kliennya.

Hasilnya, kadar gula Kusaeni meningkat. Dari yang semula 150  miligram per desiliter (mg/dL)  menjadi 231 mg/dL. Suryono–sapaan akrabnya juga menyampaikan, dalam surat penangguhan penahanan itu, pihaknya tetap bersikukuh  menegaskan bahwa apa yang   disangkakan penyidik terhadap  kliennya itu, bukan kategori  pungli. Menurutnya, penarikan  biaya itu sudah diatur dalam  regulasi.

“Dalam waktu dekat, kami akan  menghadirkan ahli dari akademik dan dari Pemkab Pasuruan. Mungkin Asisten Pemerintahan.  Itu juga untuk meyakinkan pe nyidik, bagaimana prosedur  pengurusan akta tanah kalau masuk petok D. Karena masih dikenai biaya untuk administrasi, jasa PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah, Red, dan biaya pajak,” jelasnya. (radar)