Browse By

Eks Kadinsos Kabupaten Probolinggo Divonis 4 Tahun

KRAKSAAN – Masyhuri Efendi, eks Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Probolinggo, divonis empat tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan hakim karena ia terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2014 silam.

Vonis itu dijatuhkan hakim dalam sidang  dengan agenda putusan di Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya, Selasa (21/3) lalu. Vonis yang sama juga dijatuhkan  hakim pada terdakwa lainnya, yakni  Heriyanto, rekanan dari CV Heri Trans yang  bertugas dalam program bantuan tersebut.

Selain divonis hukuman penjara, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar  Rp 200 juta dengan subsidair 2 bulan kurungan. Ditambah uang pengganti sebesar Rp 200 juta subsidair 1 tahun kurungan untuk terdakwa Heriyanto, dan uang  pengganti Rp 400 juta, subsidair  1 tahun 6 bulan, untuk terdakwa Masyhuri.

Loading...

Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Widi Trismono. Kepada Jawa Pos Radar Bromo kemarin (22/3),  Widi–sapaan akrabnya–mengatakan, kedua terdakwa terbukti   bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan primer, ya itu pasal 2 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU  nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.  “Yang terbukti dalam putusan,  dakwaan primer pasal 2. Yaitu melakukan peruatan tindak pidana korupsi, guna memperkaya diri sendiri ataupun orang lain,” tegasnya.

Majelis hakim menurut Widi juga mengungkapkan pertimbangan dalam vonis tersebut. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan negara. Terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian negara. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan  dan tidak pernah ditahan sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu, Yuliana selaku  Penasehat Hukum (PH) kedua  terdakwa, mengaku jika putusan majelis hakim masih dianggap  terlalu berat bagi kliennya. Namun, pihaknya masih menyatakan pikir-pikir, atas putusan  majelis hakim tersebut.

”Kami masih pikir-pikir. Nanti kami akan diskusikan bersama, untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerimanya,” terangnya. Sekedar mengingatkan, pada  2014 lalu, Kabupaten Probolinggo dapat bantuan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Anggarannya mencapai sekitar Rp 1 miliar dari Pemprov Jatim. Pada awal 2016, Polres Probolinggo mencium aroma korupsi   dalam proyek yang digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos)  tersebut. Jika merujuk pada petunjuk pelaksana (juklak) dan  petunjuk teknis (juknis), bantuan untuk merehab 100 RTLH itu penyalurannya dengan uang tunai.

Masing-masing penerima, mendapat uang Rp 10 juta.  Sementara, faktanya bantuan itu  diwujudkan bahan bangunan. Akibat perbuatan kedua tersangka,  negara mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 487 juta. perhitungan kerugian itu merupakan  hasil audit BPKP. (radar)