Browse By

Sekdes Kraton Jadi Tersangka Pungli

Kasus Dugaan Pungli Akta Hibah Waris

PANGGUNGREJO – Kusaeni, 53, sekretaris Desa (Sekdes) Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kemarin (16/3). Itu, setelah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), menemukan alat bukti yang cukup atas  kasus dugaan pungli yang dilakukan tersangka dalam pengurusan akta hibah waris.

Sebelumnya, tim melakukan  pemeriksaan terhadap empat oknum pemerintah desa setempat. Salah satunya adalah Kusaeni. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 3,9 juta. Serta, berkas dokumen  pengurusan akta hibah waris.

Loading...

“Memang dalam pengurusan akta hibah waris ini dikenakan biaya. Tapi, tidak semahal yang  dilakukan oleh tersangka dalam menarik pungutan,” kata Kepala Penindakan Saber Pungli yang juga Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Riyanto.

Menurutnya, pungli yang diduga dilakukan Kusaeni itu, tidak hanya sekali. Dalam sebulan, kata Riyanto, bisa sampai empat warga yang melakukan pengurusan akta hibah waris. Bahkan, Riyanto menyebutkan, besaran  pungutan dalam sekali pengurusan akta sekitar Rp 2.250.000. Ia bahkan meyakini, aliran   dana hasil pungli itu tak hanya dinikmati oleh tersangka.

Sejumlah pihak juga ditengarai terlibat  dan menerima aliran dana hasil  pungli itu. Hanya saja, Riyanto belum memastikan siapa-siapa  yang terlibat dalam kasus tersebut. Sejauh ini, petugas masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut.

Tersangka yang kini telah ditahan di Mapolres Pasuruan Kota, terancam hukuman 4 hingga 8 tahun penjara. Selain ancaman kurungan, tersangka juga terancam denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Polisi  mengenakan pasal 12c UU nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20/2001  tentang Tindak Pidana Korupsi   (Tipikor).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tim Saber Pungli  Rabu (15/3) lalu mengamankan empat oknum Pemdes Kraton. Keempatnya adalah B yang menjabat kepala desa; K yang menjabat sekretaris desa; serta dua perangkat desa.

Keempatnya diamankan sekitar pukul 11.30. Diamankannya empat oknum tersebut, bermula dari petugas yang secara tidak sengaja melintas di depan Balai Desa Kraton. Saat melintas, terlihat ada keramaian di desa tersebut.

Dua kali melintasi kantor desa, masih ada keramaian di kantor tersebut. Karena curiga, petugas kemudian menanyai warga yang baru saja keluar dari kantor desa. Ketika ditanya, warga tersebut mengaku tengah mengurus akta waris.

Kepada petugas, warga mengaku dimintai biaya. Menduga adanya pungli, petugas lalu mendatangi kantor desa. Saat itu, sekdes dan dua perangkat berada di ruang yang sama. Sementara kades, tengah ada pertemuan dengan Gapoktan.

Petugas lantas mengamankan kades, sekdes, maupun dua perangkat untuk dimintai keterangan. Petugas juga sempat membawa K kerumahnya. Didapati uang Rp 3,9 juta yang diduga berkaitan dengan biaya pengurusan akta waris.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kades dan  dua perangkat dibolehkan pulang.  Sementara Kusaeni, diperiksa  intensif oleh penyidik. Sementara itu, Suryono Pane sebagai penasihat hukum (PH) Kusaeni, angkat bicara.

Menurut Suryono –sapaan akrabnya –, dalam kasus tersebut tidak ada unsur pidana yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat kliennya. Pengurusan akta hibah waris, kata Pane, memang membutuhkan sejumlah biaya.

“Seperti pajak, blangko, administrasi kecamatan, dan operasional. Dan lagi, biaya yang disebutkan itu bukan klien kami yang mematok. Itu, hanya estimasi awal saja untuk kebutuhan pengurusan,” bebernya.

Ia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh kliennya dalam hal  tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa dalam PP 37/2008 juncto PP 24/2016 tentang  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memang ditentukan jasa honorarium dengan besaran satu persen  dari pasaran tanah.

“Itu bukan pidana, memang diperbolehkan kok. Baru kalau melebihi 1 persen, ada sanksi  administrasi. Itu pun juga  nggak  masuk pidana,” tandasnya.  Kusaeni sendiri mengaku, besaran biaya yang ia sampaikan pada warga, dalam pengurusan  akta hibah waris itu, masih se batas estimasi awal.

“Kalau lebih, saya kembalikan. Kalau kurang, saya sampaikan jumlah kekurangannya. Dan, itu sudah biasa, selama ini tidak ada masalah,” kata Kusaeni. (radar)