Browse By

JPU Tolak Eksepsi Dimas Kanjeng

KRAKSAAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak semua eksepsi terdakwa Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Baik sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Abdul Gani maupun penipuan/penggelapan dengan korban Prayitno.

JPU mendesak sidang dua perkara tersebut tetap dilanjutkan. Karena dakwaan JPU sudah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jatim Rudi Wibowo Adji.

Saat ditemui seusai sidang kemarin (16/3), Wakajati menegaskan, tidak ada alasan bagi majelis hakim menolak dakwaan JPU. Sebab, dakwaan yang telah disusun itu, sudah cermat dan jelas. Selain itu, dakwaan yang disusun haruslah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan tersangka serta  alat bukti lainnya yang ada dalam  berkas perkara.

Loading...

“Dakwaan yang kami buat sudah memenuhi syarat formil dan  materil sebagaimana pasal 143  ayat 2 KUHAP. Karena itu, kami memohon pada majelis hakim untuk menerima pendapat  penuntut umum dan menyatakan menolak secara keseluruhan  eksepsi terdakwa. Kemudian, menyatakan pemeriksaan pokok  perkara tetap dilanjutkan,” katanya kepada Jawa Pos Rdar  Bromo, kemarin.

Rudi menjelaskan, eksepsi terdakwa yang menyebutkan  dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas, itu tidak benar. Sebab, dalil-dalil yang  disampaikan oleh penasihat  hukum terdakwa, sudah masuk  materi pokok perkara yang harus  dibuktikan kebenarannya dalam  persidangan.

“Alasan-alasan eksepsi terdakwa, hanya bentuk pengulangan atas uraian eksepsi poin  sebelumnya, yang tampaknya PH hanya mengada-ada. Maksudnya, agar terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam pokok  perkara,” terangnya.

Sekitar pukul 10.15, terdakwa  Dimas Kanjeng Taat Pribadi  tiba di kantor PN Kraksaan dengan pengawalan ketat. Sekitar 15 menit kemudian, sidang  kasus dugaan pembunuhan dan  penipuan itu dimulai. Saat itu,  sidang dipimpin langsung oleh  majelis hakim Basuki Wiyono  yang juga sebagai ketua PN Kraksaan.

Sidang pertama yang harus dijalani pemilik padepokan itu, yakni pada kasus pembunuhan terhadap korban Abdul Gani. Saat itu, JPU yang membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa adalah Rudi Wibowo Adji sendiri.

Sedangkan, sidang kasus dugaan penipuan/penggelapan terdakwa, tanggapan dibacakan oleh Muhammad Usman.  Usman–sapaan akrabnya–menjelaskan, secara pokok apa yang didalilkan dalam eksepsi terdakwa, bukan merupakan hal-hal   yang menjadi ruang lingkup eksepsi.

Sebagaimana pasal 156  ayat 1 KUHAP. Dalil-dalil yang disampaikan PH terdakwa menurutnya, sudah masuk pokok perkara. Pihaknya telah menyusun surat dakwaan sedemikian rupa, dengan memperhatikan segala  alat bukti yang sah dalam berkas  perkara.

Sebagaimana ketentuan pasal 143 KUHAP. Mulai  soal waktu, maupun tempat terdakwa diduga melakukan penipuan/penggelapan terhadap Suprihadi Prayitno. Termasuk kerugian korban asal Jember yang mencapai Rp 800 juta.

“Kami berkesimpulan, majelis hakim harus menerima tanggapan penuntut umum dan menolak secara keseluruhan  eksepsi yang diajukan terdakwa,”  harapnya.  Sementara itu, Muhammad Sholeh selaku PH terdakwa yang ditemui Jawa Pos Radar Bromo  seusai sidang mengatakan, dakwaan disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun   keterangan terdakwa.

Padahal, menurut Sholeh–sapaan akrabnya–,nyata-nyata  keterangan saksi yang dituangkan  dalam Berita Acara Pemeriksaan  (BAP) adalah hasil paksaan dan juga kekerasan. Misalnya, BAP saksi Wahyu Wijaya, Ahmad Suryono, dan Kurniadi.

Tuduhan pembunuhan pada  terdakwa menurut Sholeh, tidak disampaikan atau diuraikan di awal dakwaan. Kemudian, tiba- tiba di akhir dakwaan disebutkan jika Dimas Kanjeng yang telah menyuruh melakukan pembunuhan pada Abdul Gani.

“Tanggapan penuntut umum menunjukkan kalau dakwaan memang disusun dengan tidak cermat dan jelas. Karena itu,  majelis hakim harus berani mengambil keputusan untuk menolak dakwaan penuntut umum. Supaya ke depannya, tidak kembali terjadi tuduhan pembunuhan seperti yang dituduhkan pada terdakwa Dimas   Kanjeng,” terangnya.

Seusai tanggapan penuntut umum dibacakan, majelis hakim yang diketuai Basuki Wiyono itu memutuskan, sidang ditunda Kamis (23/3) depan dengan  agenda putusan sela. (radar)