Browse By

Diduga Lakukan Pungli, Oknum Pemdes Kraton Diperiksa

Terkait Dugaan Pungli Akta Hibah Waris

PANGGUNGREJO – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Pasuruan Kota, mengamankan empat oknum pemerintah Desa/Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kemarin (15/3).

Mereka diduga melakukan pungli pada warga terkait pengurusan akta hibah waris. Keempatnya adalah B yang menjabat kepala desa; K yang menjabat sekretaris desa; serta dua perangkat desa. Keempatnya diamankan sekitar pukul 11.30.

Loading...

Penangkapan tersebut berawal dari petugas yang secara tidak sengaja melintas di depan Balai  Desa Kraton. Petugas mencurigai adanya kejanggalan. Lantaran di balai  desa tersebut, terdapat kerumunan orang. “Kami amati beberapa saat, sampai ada seorang warga yang keluar dan kami  tanyai. Ternyata mereka telah melakukan pengurusan akta  hibah dan dimintai uang oleh sekretaris desa,” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP  Riyanto.

Setelah itu, petugas langsung menggelandang keempat oknum tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota guna dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, petugas juga sempat membawa keempatnya ke rumah K. Di rumah K, petugas menyita uang senilai Rp 3,9 juta sebagai barang  bukti (BB). Saat diamankan, sekdes bersama dua perangkat berada di ruang yang sama. Sementara  kades, saat itu ada pertemuan dengan gabungan kelompoktani (Gapoktan).

AKP Riyanto beralasan, kades juga diamankan  karena ada di lokasi yang sama saat itu. Uang itu diduga merupakan sisa uang pungutan yang diberikan oleh dua warga setempat yang berinisial L dan M. Kepada petugas, keduanya mengaku dimintai uang saat melakukan pengurusan akta hibah waris. 

“Jadi, mereka mau mengurus akta tanah, orang tuanya meninggal dan mau balik nama ke ahli waris,” terang Riyanto. Namun, Riyanto belum dapat memastikan terkait dugaan pungli tersebut. Pasalnya, pihaknya  juga tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keempat oknum.

Ia hanya mengatakan, bahwa dalam pengurusan akta hibah waris, memang ada biaya. Tapi, tidak sebanyak yang ia temukan dalam kasus oknum empat Pemdes Kraton tersebut. “Kami masih mendalami. Kalau memang mengarah pada pungli, akan dikenakan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi,” imbuhnya. 

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, ketiga oknum sudah diperbolehkan pulang. Sementara petugas masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap K. Lantaran sekdes itu yang diduga  menerima uang dari warga. Penangkapan pada oknum pemerintah desa bukan peristiwa pertama.

Setidaknya dalam tahun ini, sudah ada dua peristiwa serupa yang terjadi. Pada 27 Februari silam, Pj Kades Nogosari ditangkap Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polres Pasuruan dalam operasi tangkap tangan (OTT) sekitar pukul 10.00. 

Ia ditangkap lantaran diduga melakukan pungli untuk pengurusan surat keterangan waris dan perubahan nama surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Saat melakukan OTT, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. 

Di antaranya, tas kecil warna cokelat berisi uang Rp 3 juta. Duit dalam tas itu diduga dari pemohon pengurusan surat keterangan waris, yakni Dedi Zulmi Arman (ahli waris alm Rusmini). Barang bukti lainnya yang  diamankan di antaranya, map warna biru berisi SPPT asli atas  nama Rusmini, fotokopi permohonan KTP baru atas nama  Dedi Zulmi Arman, dan fotokopi SPPT atas nama Rusmini. 

Ada juga fotokopi permohonan surat keterangan waris, fotokopi KK atas nama Dedi Zulmi  Arman, fotokopi KK atas nama  Wahyudi, fotokopi KK atas nama  Mulyanto, fotokopi KK atas  nama Suryono Prastowo, dan  fotokopi KK atas nama Siswoko.  Juga satu lembar kuitansi penerimaan uang.  

Pada 2 Maret lalu, giliran empat perangkat Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, yang  terkena OTT. Empat perangkat desa yang diamankan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Pasuruan Kota  itu, terjerat kasus pungli Program  Nasional Agraria (Prona). 

Keempatnya ditangkap di rumah salah satu pelaku. Lantas keempat pelaku digelandang ke Balai Desa Cukurgondang, Grati. Program Prona yang dicanangkan  Badan Pertanahan Nasional sejatinya gratis. Nah, di Desa Cukurgondang, masing-masing pemohon sertifikasi tanah ditarik biaya sebesar Rp 500 ribu per  sertifikat.

Pada saat itu, di Desa Cukurgondang sudah ada 90 pemohon sertifikasi yang sudah ditangani. Selain mengamankan empat pelaku dalam kasus itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Yakni, duit tunai sebesar Rp 93.300.000, berkas pengajuan permohonan prona, serta sejumlah kuitansi pemohon prona.

Keempat pelaku sendiri sampai kemarin masih diamankan di Mapolres Pasuruan Kota  untuk dilakukan penyidikan. Keempat pelaku dijerat pasal 55  ayat 1 KUHP UU RI No. 20 Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (radar)