Browse By

Dimas Kanjeng Minta Dibebaskan

KRAKSAAN – Sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap Abdul Gani yang menjerat Dimas Kanjeng alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, kemarin (9/3). Dalam sidang dengan agenda  eksepsi tersebut, Dimas Kanjeng menganggap dakwaan tidak cermat dan tidak jelas.

Pantauan Jawa Pos Radar  Bromo menyebutkan, terdakwa Dimas Kanjeng tiba di kantor  PN Kraksaan menggunakan mobil tahanan Kejati Jatim, sekitar pukul 09.40. Dengan pengawalan ketat, terdakwa digiring dari mobil tahanan ke ruang tahanan PN setempat.

Ratusan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat  Pribadi, tampak hadir di PN. Namun, tidak semua pengikut dibolehkan masuk ruang sidang. Petugas kepolisian  membatasi karena kapasitas ruang sidang terbatas.

Loading...

Setelah kursi pengunjung penuh, polisi pun membentuk pagar pengamanan di pintu ruang sidang. Dalam sidang yang dipimpin  Ketua Majelis Hakim Basuki  Wiyono tersebut, Dimas Kanjeng mewakilkan pembacaan eksepsi  pada pengacaranya, Muhammad  Sholeh.

Menurutnya, dakwaan  Jaksa Penuntut Umum (JPU)  tidak cermat dan tidak jelas. Dimana, JPU dalam menyusun dakwaan, haruslah berpedoman pada pasal 143 ayat 2 KUHAP. Bahwa, dakwaan secara teori di buat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan  BAP tersangka, maupun berita acara penyitaan yang ada di dalam  berkas perkara.

Menurut Sholeh, dakwaan dalam perkara a quo atau perkara  yang diperselisihkan, sama sekali  tidak jelas dan tidak cermat. Yakni, dalam menguraikan peristiwa  dugaan tindak pidana yang dituduhkan pada kliennya.

Di antaranya, kapan terdakwa melakukan pembunuhan? Dimana terdakwa melakukan pembunuhan? Dengan cara apa terdakwa melakukan pembunuhan? Apa peranan terdakwa di dalam pembunuhan korban? Lalu siapa saksinya?

“Uraian-uraian di dalam peristiwa ini, yang belum tergambar secara jelas dan cermat di dalam dakwaan JPU,” katanya dalam ruang sidang. Selain itu, diungkapkan Sholeh, dakwaan yang disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi  maupun keterangan Dimas Kanjeng di dalam BAP, adalah ha sil paksaan dengan kekerasan. Misalnya, BAP saksi Wahyu Wijaya, Ahmad Suryon, dan Kurniadi.

“Bagaimana terdakwa bisa mempertanggungjawabkan keterangan saksi-saksi di atas, sementara hasil BAP-nya dibuat dengan melanggar KUHAP. Jelas menurut KUHAP, keterangan saksi harus dibuat tanpa ada  kekerasan, maupun paksaan dari  penyidik,” ungkapnya.

Sholeh menambahkan, para saksi dan tersangka dalam pemeriksaan, harus dalam keadaan bebas dan  merdeka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Sedangkan BAP saksi- saksi itu, kesemuanya mengalami  kekerasan fisik sejak penangkapan  hingga penyidikan.

Apa yang dituangkan di dalam BAP para  saksi-saksi, menurut Sholeh, bertujuan memaksa supaya mengakui keterlibatan terdakwa. “Jelas ini melanggar KUHAP. Maka BAP a quo (terdakwa, Red) haruslah batal demi hukum.

Karena dakwaan pembunuhan ini, berasal dari BAP-BAP yang  cacat hukum. Maka, dakwaan terhadap terdakwa Dimas Kanjeng juga menjadi cacat hukum. Majelis  hakim harus berani mengambil keputusan untuk menolak dakwaan JPU,” tegasnya.

Atas dalil-dalil serta alasan- alasan dalam eksepsi tersebut, Sholeh berharap majelis hakim menerimanya dan menyatakan surat dakwaan JPU dengan nomor  registrasi perkara PDM-27/Kraks/ Ep.1/01/2017 perkara nomor: 65/Pid.B/2016 PN.Krs batal demi hukum dan atau dibatalkan.

“Demi hukum, kami juga memohon pada majelis hakim untuk  memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum, untuk segera mengeluarkan terdakwa Dimas Kanjeng dari tahanan,” harapnya. Seusai eksepsi dibacakan oleh PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim  Basuki mempersilakan JPU untuk  menanggapi langsung atau secara tertulis.

Rudi Wibowo Adji selaku  JPU pun meminta waktu sepekan  pada majelis hakim untuk mengajukan tanggapan secara tertulis. “Atas eksepsi terdakwa, kami akan menjawabnya secara terulis. Kami mohon waktu seminggu  untuk menyiapkan tanggapan  atas eksepsi itu,” kata Rudi yang juga menjabat wakil kepala Kajati Jatim. (radar)