Browse By

Soroti Penangkapan dan Kekerasan Saat Pemeriksaan

kurniadi-kiri-dan-wahyudi-saat-mendengarkan-eksepsi-yang-dibacakan-kuasa-hukumnya-kemarin

Eksepsi Terdakwa Pembunuhan Abdul Gani-Ismail Hidayah

KRAKSAAN – Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap eks sultan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Abdul Gani dan Ismail Hidayah, kembali digelar kemarin. Sama dengan jalannya sidang perdana,  sidang yang kemarin di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan itu dikawal ketat petugas keamanan.

Sidang lanjutan kemarin mengagendakan pembacaan eksepsi terdakwa dan pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Di awal sidang, majelis hakim menanyakan pada terdakwa soal penasihat hukum (PH) yang ditunjuk untuk mendampingi.

Yakni, Muhammad Sholeh. Sidang kasus pembunuhan terhadap Abdul Gani digelar pertama. Dengan terdakwa Wahyudi-Kurniadi dan Wahyu Wijaya-Achmad Suryono. Keempatnya  sama- sama mengajukan eksepsi.

Muhammad Sholeh selaku PH keempat terdakwa mengatakan, eksepsi yang telah disiapkan sangat sederhana. Sebab, pihaknya membuat eksepsi ini tanpa memegang salinan berita acara pemeriksaan (BAP).   Sholeh pun menyebut, pihaknya pun menyiapkan eksepsi sesuai  keterangan kliennya.

Loading...

“Kami sudah meminta pada panitera untuk mendapatkan salinan BAP.  Tetapi, hasilnya majelis hakim tidak berkenan memberikan. Jadi, kami buat eksepsi tanpa ada salinan BAP,” katanya dalam sidang kemarin. Sholeh menjelaskan, ada tiga  hal yang menjadi bahan dalam isi ekspesi tersebut.

Mulai dari  proses penangkapan yang tidak  dilengkapi dengan surat penangkapan, adanya kekerasan dalam  proses pemeriksaan penyidikan,   dan terakhir tidak adanya pengacara atau PH saat awal pemeriksaan terhadap para terdakwa.

Padahal, kliennya dituduh dugaan pembunuhan. Hal itu disebutkannya melanggar KUHAP yang mewajibkan ancaman di atas 5 tahun penjara wajib didampingi penasihat hukum.  Ia menyebut, JPU dalam menyusun dakwaan haruslah berpedoman kepada pasal 143 ayat (2) KUHAP.

“Bahwa, dakwaan secara teori dibuat atas dasar berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, maupun berita acara penyitaan yang ada di dalam berkas perkara. Bahwa, dakwaan dalam perkara a quo sama sekali tidak jelas dan tidak cermat di dalam menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana   yang dituduhkan kepada terdakwa,” katanya.

Sholeh juga menyebut, adanya beberapa hal yang belum tergambar di dakwaan. Yakni, kapan  terdakwa melakukan pembunuhan, dimana terdakwa melakukan pembunuhan, dengan cara apa terdakwa melakukan pembunuhan, siapa-siapa saksinya.

“Kami memohon majelis hakim menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami.  Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik melanggar ketentuan pasal 56 ayat   (1) KUHAP.

Maka BAP a quo  batal demi hukum dan/atau dibatalkan. Selain itu, menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 420/Pid.B/2016  PN. Krs atas nama terdakwa adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan,” jelasnya.

Ketua Majelis Hakim Yudistira menjelaskan, sidang kasus pembunuhan ditunda Kamis besok (17/11) dengan agenda tanggapan JPU soal eksepsi terdakwa. “Pada penuntut umum untukmenghadirkan kembali para  terdakwa dan penasihat hukum   hadir kembali untuk men- dampingi kliennya (PH),” kata Yudistira sebelum menutup sidang.(radar)

Incoming search terms:

  • bokeb kahuap com