Browse By

Pilkada Butuh Rp 53,6 Miliar

kpu

KPU Ajukan Anggaran Kebutuhan Dua Tahun

BANGIL-Ajang pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di Kabupaten Pasuruan, memang masih akan digelar 2018  mendatang. Meski begitu, KPU kabupaten yang bertindak sebagai penyelenggara, akan mengajukan anggaran di tahun depan.

Kebutuhan dana untuk pilkada sendiri di proyeksi sekitar Rp 53,6 M.  KPU memang sudah menyiapkan pengajuan anggaran di tahun ini. Sebab, tahapan pil kada di kabupaten sendiri rencananya  sudah mulai berjalan September tahun 2017.

Sebab itulah, di tahun ini KPU mengajukan rencana anggaran ke Pemkab Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan mengajukan anggaran sebesar Rp 11,3 M untuk tahun 2017 dan Rp 42,4 M untuk tahun 2018. Pengajuan anggaran tersebut, sudah terverifikasi oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah DPKD.

Dan, selanjutnya akan di ajukan ke DPRD untuk persetujuan.  Pengajuan anggaran antara tahun 2018 lebih besar, dibandingkan tahun 2017. Ini, karena di tahun 2018 itulah pesta demokrasi di gelar. Saat pilkada digelar, dana tak hanya di gunakan untuk membayar upah penyelenggara pemilu dari TPS sampai kecamatan.  Tapi, juga ada dana lainnya.

Loading...

Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Winaryo Sujoko menyebutkan, ang garan di tahun 2018 juga akan digunakan untuk dana publikasi bagi setiap calon. “Baik itu publikasi melalui media cetak, maupun media elektronik,” terangnya.

Namun, tidak disebutkan besaran dana yang digunakan untuk publikasi.  Sedangkan pihak KPU sendiri, menyebutkan nominal yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan. Termasuk membayar upah penyelenggara dari Panitia Pemilihan Kecamatan PPK (sebanyak 24); Panitia Pungutan Suara PPS (sebanyak 365 desa/ ke lurahan); dan Tempat Pungutan Suara TPS (sebanyak 2.380).

Di samping itu, anggaran juga dipastikan untuk update data pemilih. Sampai kini, total  jum lah hak pilih sekitar 1.300.000 jiwa. Selanjutnya, masih akan ada pemutakhiran datayang tentunya juga memerlukan biaya.  Saat ini, angka total Rp 53,6 miliar sudah  di serahkan ke DPKD. Pihak DPKD juga sudah  membawa nilai ini untuk diajukan ke dewan.

“Keputusan akhir inilah yang nantinya berada  di DPRD,” terang alumni UMM itu.  Anggaran sebesar Rp 53,6 miliar itu, lanjut Winaryo, tidak include dengan dana  pengamanan. “Memang ada pengamanan, tetapi itu hanya untuk personel Linmas yang rencananya ada dua orang di satu  TPS. Untuk kepolisian, tidak masuk ke kami,” terang Winaryo.

Winaryo memastikan, pengajuan anggaran  itu juga sudah sesuai dengan Peraturan  Menteri Keuangan Permenkeu Nomor 118  tentang Standart Honorarium Penyelenggara  Pemilu. (radar)